Koalisi Sipil Polri, TNI, dan Jaksa Berlomba-lomba Menambah Kewenangan

TNI Berita

Koalisi Sipil Polri, TNI, dan Jaksa Berlomba-lomba Menambah Kewenangan
PolriJaksa
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 34 sec. here
  • 4 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 24%
  • Publisher: 92%

KOALISI Masyarakat Sipil menyoroti institusi Polri TNI dan Kejaksaan yang berlomba-lomba menambah kewenangannya

Tur Toer Tualang yang berlangsung 22 Januari-6 Februari, atau hingga tepat hari lahir Pram, digelar di 15 kota di Jawa Timur dengan cara gotong royong oleh berbagai komunitas baca., dan Kejaksaan yang berlomba-lomba menambah kewenangannya.

Lalu, dalam darft RUU TNI yang beredar tahun lalu, terdapat usulan pasal yang memperluas kewenangan TNI menjadi lembaga penegak hukum. Pasal 8 huruf b dalam DIM RUU tersebut menyebutkan “Angkatan Darat bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah darat sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional”.

"Salah satu yang sangat riskan, RUU Kejaksaan memperkuat imunitas jaksa yang dijustifikasi UU dengan dalih perlindungan kepada jaksa." Survei LSI terbaru terkait kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, Kejaksaan Agung masih lebih dipercaya publik dibanding KPK dan Polri

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Polri Jaksa

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Koalisi Sipil Kritik Wacana Penambahan Kewenangan Polri, Kejaksaan, dan TNIKoalisi Sipil Kritik Wacana Penambahan Kewenangan Polri, Kejaksaan, dan TNIKoalisi masyarakat sipil mengkritik rencana pembenahan Polri, Kejaksaan, dan TNI melalui penambahan kewenangan, menilai rencana tersebut keliru dan berpotensi meningkatkan korupsi dan kekerasan.
Baca lebih lajut »

Muhammadiyah dan Koalisi Sipil Adukan Pagar Laut Ilegal ke Bareskrim PolriMuhammadiyah dan Koalisi Sipil Adukan Pagar Laut Ilegal ke Bareskrim PolriGufroni berharap dengan pengaduan tersebut polisi bisa menelusuri dan menginvestigasi siapa dalang di balik pemagaran itu
Baca lebih lajut »

Koalisi Sipil Kritik Wacana Penambahan Kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, dan TNIKoalisi Sipil Kritik Wacana Penambahan Kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, dan TNIKoalisi masyarakat sipil mengkritik wacana penambahan kewenangan kepada kepolisian, Kejaksaan, dan TNI melalui Revisi Undang-Undang (RUU). Mereka menilai rencana ini keliru karena ketiga lembaga tersebut justru sering melakukan penyimpangan seperti korupsi dan kekerasan.
Baca lebih lajut »

Panglima TNI Pertimbangkan Rekrut Penyandang Disabilitas Jadi TentaraPanglima TNI Pertimbangkan Rekrut Penyandang Disabilitas Jadi TentaraPanglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto soroti proses rekrutmen calon prajurit TNI
Baca lebih lajut »

TNI-Polri Harus Patuh pada Mandat Rakyat dan Jaga KeamananTNI-Polri Harus Patuh pada Mandat Rakyat dan Jaga KeamananPresiden Prabowo Subianto menegaskan kepada TNI dan Polri bahwa mereka adalah pelaksana tugas dan pengemban amanat rakyat. TNI dan Polri dituntut untuk menjalankan amanat tersebut dengan tanggung jawab, transparan, dan akuntabel. Text menyoroti pentingnya pengabdian yang setinggi-tingginya dari TNI dan Polri kepada rakyat, serta menentang kekerasan dan tindakan brutal yang dilakukan oleh beberapa anggota TNI-Polri.
Baca lebih lajut »

Presiden Prabowo Berikan Arahan di Rapim TNI-Polri 2025Presiden Prabowo Berikan Arahan di Rapim TNI-Polri 2025Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2025 dengan memberikan pengarahan tertutup kepada ratusan perwira tinggi TNI-Polri. Rapim tahun ini bertema 'Sinergitas TNI-Polri guna mendukung terwujudnya Asta Cita' dan diikuti 631 perwira tinggi dan menengah TNI-Polri.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-16 08:34:36