Koalisi Antikoripsi Sulit Dapatkan Keppres Pembentukan Pansel KPK

Indonesia Berita Berita

Koalisi Antikoripsi Sulit Dapatkan Keppres Pembentukan Pansel KPK
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 9 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 7%
  • Publisher: 68%

Mengapa Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi perlu mendapatkan salinan Keppres tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK?

lewat surat yang ditandatangani oleh Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Eddy Cahyono Sugiarto.

"Lalu kalau dibilang dasarnya tidak boleh diberikan kepada orang lain hanya kepada yang namanya tercantum di Keppres itu, dasarnya apa?" lanjut dia.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

kompascom /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Koalisi Masyarakat Sipil Buat 9 Kriteria Pimpinan KPK, Ini Kata PanselKoalisi Masyarakat Sipil Buat 9 Kriteria Pimpinan KPK, Ini Kata PanselKoalisi Masyarakat Sipil membuat sembilan kriteria ideal pimpinan KPK periode selanjutnya. Apa tanggapan Panitia seleksi (Pansel) KPK soal itu? KPK Sipil
Baca lebih lajut »

Pembentukan Setgab Koalisi DipertimbangkanPembentukan Setgab Koalisi Dipertimbangkan
Baca lebih lajut »

Ganjar Bulatkan Niat Usulkan Pembentukan KPK di DaerahGanjar Bulatkan Niat Usulkan Pembentukan KPK di DaerahJateng siap menjadi provinsi pertama yang memiliki perwakilan KPK di daerah
Baca lebih lajut »

ICW Soroti Rendahnya Kepatuhan LHKPN Capim KPK, Pansel: Tak WajibICW Soroti Rendahnya Kepatuhan LHKPN Capim KPK, Pansel: Tak WajibIndonesia Corupption Watch (ICW) menyoroti rendahnya kepatuhan peserta calon pimpinan (capim) KPK melapor LHKPN . ICW KPK
Baca lebih lajut »

Pansel Capim KPK Kekeuh LHKPN Bukan Syarat PendaftaranPansel Capim KPK Kekeuh LHKPN Bukan Syarat PendaftaranMenurut Yenti, Pansel KPK tak berwewenang mewajibkan pendaftar seleksi capim KPK membuat LHKPN. Apalagi, ada juga pendaftar dari swasta.
Baca lebih lajut »

Moeldoko Sebut Koalisi Plus-Plus, Karding Koalisi TerbatasMoeldoko Sebut Koalisi Plus-Plus, Karding Koalisi TerbatasKarding prediksi partai pendukung Prabowo bisa diakomodir, tapi bukan posisi menteri.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-01 06:34:38