Tim pengawas dan polisi kehutanan Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan menyegel lokasi kebakaran hutan dan lahan milik empat korporasi di Kalimantan Barat, Jumat (1/9/2023).
Tim pengawas dan Polisi Hutan Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan menyegel lokasi kebakaran hutan dan lahan milik empat korporasi di Kalimantan Barat, Jumat .
Sebelumnya, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan , KLHK bersama kepolisian dan Kejaksaan Agung membentuk Satuan Tugas Penegakan Hukum Terpadu Karhutla. KLHK terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengefektifkan upaya penanganan karhutla, termasuk dalam upaya penegakan hukum. Menurut Direktur Jenderal Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani, pihaknya telah memerintahkan semua kantor balai gakkum di Sumatera dan Kalimantan untuk memonitor, memverifikasi, dan menyelidiki kebakaran di areal konsesi perusahaan atau masyarakat. Bila terbukti bersalah, bakal ada pemberian sanksi administrasi, pencabutan izin, gugatan perdata berupa ganti rugi pemulihan lingkungan hidup, dan pemberian pidana.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Di Raker DPR, KLHK bantah rencana pemutihan RTRW di Kalimantan TimurKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membantah adanya pemutihan terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) seluas 612.355 hektare di ...
Baca lebih lajut »
TMC Skala Mikro hingga Pajak Pencemaran Jadi Solusi KLHK untuk Tangani PolusiAda dua skema yang tengah disiapkan pemerintah untuk menangani polusi di sektor transportasi, yakni razia tilang dan razia kendaraan bermotor dalam bentuk pajak pencemaran.
Baca lebih lajut »
Gelar Pameran Keanekaragaman Hayati, KLHK Undang Sejumlah PerusahaanSejumlah perusahaan mengikuti pameran Keanekaragaman Hayati (Kehati) di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (31/8/2023).
Baca lebih lajut »
KLHK Perkuat Kolaborasi Dorong Pelaku Usaha Ikut Bangun Perhutanan SosialKLHK mengajak para pelaku usaha terlibat aktif dalam rangka membantu pemerintah untuk mencapai target net zero emission.
Baca lebih lajut »
Pro Kontra Wacana Pertalite Diganti Pertamax Green 92: Dianggap Menguntungkan AsingPenggantian itu sesuai aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Baca lebih lajut »