Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pemanfaatan ruang laut tanpa memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) ...
Suasana diskusi publik terkait pemagaran laut 30,16 km yang terjadi di Tangerang, Banten. ANTARA/HO-Humas KKP
Dia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dapat menjadikan pemegang hak berkuasa penuh dalam menguasai, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati dan berpotensi menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menangani isu tersebut.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Ditjen PSDKP KKP Sumono Darwinto menilai bahwa pelanggaran serupa terjadi di banyak daerah tanpa KKPRL. Sementara itu, Analis Pertanahan Paberio Napitupulu menyebut Kementerian ATR/BPN dapat mencabut sertifikat yang diterbitkan secara mal administratif. Hal ini untuk memastikan hanya wilayah darat yang dapat memiliki sertifikat hak atas tanah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Menargetkan Produksi Perikanan Sebesar 24,58 Juta Ton pada 2025Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menargetkan produksi perikanan sebesar 2458 juta ton pada 2025
Baca lebih lajut »
Kebijakan Perikanan yang Ambigu: Tantangan dan Upaya Kementerian Kelautan dan PerikananArtikel ini membahas tantangan dan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengatasi kebijakan perikanan yang ambigu. Selama 25 tahun, sektor perikanan dan kelautan belum memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan nelayan, bangsa, dan negara. Kebijakan perikanan yang rapuh, disrupsi pembangunan, kurangnya data dan riset, serta pembiayaan yang terbatas menjadi beberapa faktor yang mengancam sektor ini. Artikel ini juga mengulas kasus penangkapan ikan terukur (PIT) yang tertunda dan perlunya perbaikan data basis stok ikan.
Baca lebih lajut »
Ekspor Hasil Laut RI Terganjal Masuk Eropa, KKP Buka SuaraKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ishartini mengungkapkan bahwa hasil produk ikan Indonesia sulit masuk pasar Eropa.
Baca lebih lajut »
Pentingnya Kolaborasi Perkuat Pengelolaan Perikanan BerkelanjutanKEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan menyepakati perjanjian kerja sama dengan Aruna untuk memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan
Baca lebih lajut »
KKP: Ekspor perikanan RI capai 4,81 miliar dolar AS hingga OktoberDirektorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan nilai ekspor perikanan Indonesia ...
Baca lebih lajut »
KKP Ajak Polri Perketat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PerikananKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memperketat pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung kebijakan swasembada pangan melalui sumber pangan akuatik dan pencegahan praktik IUU fishing.
Baca lebih lajut »