KKP Pastikan Perppu Cipta Kerja Jawab Kebutuhan Masyarakat
Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pelindungan dan peningkatan kesejahteraan. Di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan , terdapat 3 poin penting yang menegaskan hal tersebut.
"Pengaturan lebih lanjut mengenai Standar Mutu Hasil Perikanan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan," urai Ishartini. Di tempat yang sama, akademisi sekaligus penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri menyebut bahwa dengan Perppu ini harusnya lebih mempermudah, mempercepat dan murah perizinan investasi di bidang industri pengolahan, trading, dan jasa kelautan dan perikanan."Pada prinsipnya Perppu Cipta Kerja ini harus lebih memperbaiki kinerja PDSPKP yang meliputi volume dan nilai pemasaran komoditas dan produk baik dalam negeri maupun ekspor.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Terima Surpres Perppu Ciptaker dan Perppu PemiluDPR Terima Surpres Perppu Ciptaker dan Perppu Pemilu. Dasco mengatakan pimpinan DPR RI juga menerima Surpres tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilu.
Baca lebih lajut »
Partai Buruh Soroti Sejumlah Poin dalam Perppu Cipta KerjaPartai Buruh menyoroti dan menolak sejumlah poin yang dinilai bermasalah dalam Perppu Cipta Kerja. Mereka mengancam bakal mogok kerja jika DPR mengesahkannya. Ekonomi AdadiKompas
Baca lebih lajut »
DPR Baru Memulai Proses Persetujuan Perppu Cipta Kerja dan PemiluJika mengacu konstitusi dan undang-undang, tersisa waktu sepekan atau hingga berakhirnya masa sidang DPR saat ini bagi DPR menuntaskan proses persetujuan perppu. Jika lewat, DPR bisa dinilai melanggar konstitusi. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Perppu Cipta Kerja Bakal Dibacakan di Paripurna, Kemnaker: Tak Ada Perubahan Substansipemerintah hanya tinggal menunggu DPR apakah Perppu Cipta Kerja akan disetujui menjadi Undang-Undang atau tidak.
Baca lebih lajut »
Wapres: Perppu Cipta Kerja Masih Relevan untuk DiberlakukanDirinya menyerahkan kepada para ahli hukum untuk menyelesaikan polemik keluarnya Perppu Cipta Kerja tersebut
Baca lebih lajut »
Simak 9 Poin Kontroversi Perppu Cipta Kerja, dari Pesangon Hingga Penetapan UMPSaid Iqbal, Presiden KSPI mengungkapkan pesangon yang murah membuat star up seperti... dapat melakukan PHK masal.
Baca lebih lajut »