Dirinya menyerahkan kepada para ahli hukum untuk menyelesaikan polemik keluarnya Perppu Cipta Kerja tersebut
PEMERINTAH menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja masih relevan untuk diberlakukan. Pasalnya, ungkap Wakil Presiden Ma’ruf Amin, saat ini Indonesia masih menghadapi ancaman resesi ekonomi dunia.
“Kita itu bisa mengantisipasi karena punya langkah-langkah yang tidak berarti ancaman itu tidak ada,” katanya usai meninjau progres pembangunan kawasan JIIPE di Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur , Selasa Bagi Ma’ruf, keberadaan Perppu tersebut hanya sebagai back-up pemerintah untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut. Apabila langkah tersebut dinilai bermasalah, pemerintah menunggu respon dari Dewan Perwakilan Rakyat . “Kita tunggu saja nanti seperti apa ya,” ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
”Minus Malum” Perppu Cipta KerjaPutusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat perlu segera direvisi karena menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor. Sementara itu, tahun 2023 adalah tahun politik menjelang pemilu. TajukRencana AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Tolak Perppu Cipta Kerja, Buruh: Rezim Jokowi-Ma’ruf Amin Hanya Pandai NgakaliRatusan buruh dari berbagai elemen di Sumatera Utara, menggelar aksi unjuk rasa menolak isi Perppu No 2 tahun 2022, pengganti Undang-Undang Cipta Kerja di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, Senin (6/2/2023) siang.
Baca lebih lajut »
Buruh Ancam Mogok Nasional Jika Perppu Cipta Kerja DisahkanPartai dan organisasi buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR. Mereka mengancam akan ada mogok nasional jika Perppu Ciptaker disahkan.
Baca lebih lajut »
Partai Buruh Soroti Sejumlah Poin dalam Perppu Cipta KerjaPartai Buruh menyoroti dan menolak sejumlah poin yang dinilai bermasalah dalam Perppu Cipta Kerja. Mereka mengancam bakal mogok kerja jika DPR mengesahkannya. Ekonomi AdadiKompas
Baca lebih lajut »
DPR Baru Memulai Proses Persetujuan Perppu Cipta Kerja dan PemiluJika mengacu konstitusi dan undang-undang, tersisa waktu sepekan atau hingga berakhirnya masa sidang DPR saat ini bagi DPR menuntaskan proses persetujuan perppu. Jika lewat, DPR bisa dinilai melanggar konstitusi. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »