Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong penyelesaian masalah pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer (km) yang terjadi di wilayah pesisir ...
Suasana Diskusi Publik Permasalahan Pemagaran Laut Tangerang Banten di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, Selasa . ANTARA/Harianto
"Saya berikan dukungan, mendukung adanya diskusi hari ini, sehingga terkait masalah pemagaran laut semakin jelas, bagaimana menyikapi solusinya. Dan ini menjadi satu bentuk komitmen juga dari KKP," kata Kusdiantoro dalam Diskusi Publik Permasalahan Pemagaran Laut Tangerang Banten di Kantor KKP Jakarta, Selasa.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Eli Susiyanti ditemui seusai Diskusi Publik Permasalahan Pemagaran Laut Tangerang Banten di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, Selasa . ANTARA/Harianto Panjang 30,16 km itu meliputi 16 kecamatan dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.
"Kemudian setelah itu tanggal 4-5 September 2024, kami bersama dengan Polsus dari PSDKP KKP dan juga tim gabungan dari DKP , kami kembali datang ke lokasi bertemu dan berdiskusi," lanjutnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ekspor Hasil Laut RI Terganjal Masuk Eropa, KKP Buka SuaraKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ishartini mengungkapkan bahwa hasil produk ikan Indonesia sulit masuk pasar Eropa.
Baca lebih lajut »
Kementerian Kelautan dan Perikanan Menargetkan Produksi Perikanan Sebesar 24,58 Juta Ton pada 2025Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menargetkan produksi perikanan sebesar 2458 juta ton pada 2025
Baca lebih lajut »
KKP Ajak Polri Perketat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PerikananKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memperketat pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung kebijakan swasembada pangan melalui sumber pangan akuatik dan pencegahan praktik IUU fishing.
Baca lebih lajut »
KKP Dorong Sinergi dengan Perguruan Tinggi untuk Optimalisasi Sektor Kelautan dan PerikananKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong sinergi dengan perguruan tinggi untuk mengoptimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan. Sinergi ini bertujuan untuk mendukung program swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Baca lebih lajut »
Kebijakan Perikanan yang Ambigu: Tantangan dan Upaya Kementerian Kelautan dan PerikananArtikel ini membahas tantangan dan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengatasi kebijakan perikanan yang ambigu. Selama 25 tahun, sektor perikanan dan kelautan belum memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan nelayan, bangsa, dan negara. Kebijakan perikanan yang rapuh, disrupsi pembangunan, kurangnya data dan riset, serta pembiayaan yang terbatas menjadi beberapa faktor yang mengancam sektor ini. Artikel ini juga mengulas kasus penangkapan ikan terukur (PIT) yang tertunda dan perlunya perbaikan data basis stok ikan.
Baca lebih lajut »
10 K/L dengan Anggaran Belanja Terbesar Tahun 2025Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh kementerian atau lembaga (K/L). Dalam acara penyerahan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi, penghematan, dan pengurangan pemborosan dalam belanja negara. Berdasarkan Lampiran III Perpres 201/2024, 10 K/L dengan anggaran belanja tertinggi pada tahun 2025 adalah Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Badan Gizi Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Keuangan.
Baca lebih lajut »