Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengawasi langsung proses pembongkaran ...
Spanduk berwarna merah dari KKP bertuliskan Kementerian Kelautan dan Perikanan Penghentian Kegiatan Reklamasi Tanpa PKKPRL terpasang di pagar laut perairan Bekasi, Rabu . ANTARA/HariantoJakarta - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengawasi langsung proses pembongkaran pagar laut yang dilakukan secara mandiri oleh PT TRPN di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi.
"Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono, hadir di lokasi untuk memastikan bahwa proses pembongkaran berjalan sesuai ketentuan dan tanpa hambatan," ujar Doni. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa berdasarkan Permen KP 31/2021, PT TRPN dikenakan tiga jenis sanksi administratif, yaitu, pertama denda administratif berdasarkan luas area terdampak, jenis aktivitas, dan dampaknya terhadap lingkungan yang nilainya akan ditetapkan setelah perhitungan investasi selesai dilakukan.
"Saat ini, pembongkaran pagar dilakukan sembari menunggu penetapan nilai denda administratif berdasarkan hasil penghitungan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ," ucap Doni. Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan bahwa penyegelan dilakukan, karena pagar laut tersebut tidak mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut .
Di sisi lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan minggu depan ia memanggil tiga perusahaan yang terkait dengan pagar laut di perairan Bekasi untuk meminta pembatalan sertifikat kepemilikan di ruang laut tersebut. Ketiga perusahaan itu yakni PT TRPN, PT CL dan PT MAN.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kejagung Monitor Potensi Pidana Pagar LautKejaksaan Agungmasih memonitor perkembangan pengusutan kasus pagar laut yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP
Baca lebih lajut »
FM3 Kembali Datangi KKP, Protes Pembangunan Surabaya Waterfront LandForum Masyarakat Madani Maritim (FM3) kembali mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait proyek pembangunan Surabaya Waterfront Land (SWL). Perwakilan FM3 sebelumnya mendatangi Kantor KKP pada Selasa, 22 Januari 2025, namun dipingpong oleh petugas keamanan dan pihak penerima tamu. FM3 ingin menyampaikan beberapa hal kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Gustaaf Manoppo terkait proyek tersebut, termasuk proses keluarnya izin lokasi dan narasi KKP dalam rapat pembahasan yang dianggap menekan dan mengancam. Warga Surabaya yang terdampak pembangunan, terdiri dari nelayan, petani tambak, pedagang UMKM hasil laut, tokoh masyarakat, dan BEM Surabaya datang ke Jakarta untuk menemui DPR, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri ATR/ BPN untuk memprotes keras dikeluarkannya izin reklamasi pembuatan pulau baru seluas 1.084 hektare di Selat Madura.
Baca lebih lajut »
KKP Akan Periksa PT TRPN Terkait Pagar Laut di BekasiKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memeriksa PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) terkait pagar laut yang dibangun di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Pemeriksaan akan dilakukan setelah KKP menyelesaikan validasi lapangan dan dijadwalkan pada awal Februari 2025.
Baca lebih lajut »
KKP Bakal Periksa PT TRPN Soal Pagar Laut di BekasiKEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan bakal melakukan pemeriksaan terhadap PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara TRPN pada awal Februari 2025
Baca lebih lajut »
KKP Sebut Pagar Laut Bekasi Milik PT TRPN Harus Dibongkar oleh PerusahaanAktivitas PT TRPN di pagar laut Bekasi baru-baru ini disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Baca lebih lajut »
Penuhi Panggilan KKP, PT TRPN Terancam Sanksi atas Pembangunan Pagar LautPada 31 Januari 2025 perwakilan PT TRPN telah memenuhi pemanggilan untuk verifikasi indikasi pelanggaran reklamasi dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut
Baca lebih lajut »