Aktivitas PT TRPN di pagar laut Bekasi baru-baru ini disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto menilai bahwa pembongkaran proyek pagar laut di Bekasi milik PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara seharusnya dilakukan sendiri oleh perusahaan. Terlebih lagi, jika kegiatan perusahaan di perairan Bekasi itu melanggar ketentuan pemanfaatan ruang laut. 'Proses penegakan aturan sedang berjalan, dan ini jelas siapa yang punya.
telah memenuhi pemanggilan pemeriksaan tersebut. 'Saya harus cek dulu hasil pemeriksaan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KKP Akan Periksa PT TRPN Terkait Pagar Laut di BekasiKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memeriksa PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) terkait pagar laut yang dibangun di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Pemeriksaan akan dilakukan setelah KKP menyelesaikan validasi lapangan dan dijadwalkan pada awal Februari 2025.
Baca lebih lajut »
KKP Bakal Periksa PT TRPN Soal Pagar Laut di BekasiKEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan bakal melakukan pemeriksaan terhadap PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara TRPN pada awal Februari 2025
Baca lebih lajut »
KKP sebut pagar laut di Bekasi tak miliki izin PKKPRLKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa pagar laut yang terbuat dari bambu di perairan Bekasi, Jawa Barat, tidak memiliki izin Persetujuan ...
Baca lebih lajut »
Tak Hanya Ganggu Nelayan, Menteri KKP Sebut Pagar Laut Tangerang dan Bekasi Ganggu Operasional PLTUAdanya pagar laut di kedua daerah tersebut telah mempersempit daerah penangkapan ikan, merugikan nelayan, dan pembudidaya
Baca lebih lajut »
Kasus Pagar Laut Bekasi, PT TRPN Terancam Denda Rp 18 Juta per HektarePT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) terancam denda Rp 18,6 juta per hektare karena kasus pagar laut di perairan Bekasi.
Baca lebih lajut »
PT TRPN Akui Pagar Laut di Bekasi IlegalWilayah tempat berdirinya pagar laut itu merupakan aset milik DKP Jawa Barat.
Baca lebih lajut »