Tidak sekadar menambah kuota dalam rombongan belajar tetapi membuat rombel baru.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat rombongan belajar baru. Tambahan rombongan belajar itu dinilai dapat menjadi salah satu solusi kisruh pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru DKI Jakarta menggunakan usia yang menuai protes orang tua murid. Baca Juga Huda menilai, PPDB DKI Jakarta menuai sejumlah kejanggalan yang merugikan siswa.
Namun, Huda mengatakan, penambahan kuota rombel tidak akan menampung para siswa yang tersingkir dari PPBD DKI karena alasan usia. “Kalau menambah kuota rombel itu berarti maksimal hanya menampung tambahan 4 siswa per kelas dan itu pasti tidak mencukupi,” ujar dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kisruh PPDB, Kemendikbud: Bukan Usia, tapi Keterbatasan SekolahKementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan regulasi batas usia bukan kendala pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020/2021.
Baca lebih lajut »
Kuota Jalur Prestasi PPDB DKI: SMP dan SMA 25%, SMK 50%Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan kuota yang telah disiapkan bagi calon peserta didik baru (CPDB) adalah jenjang SMP, SMA, dan SMK dari jalur prestasi.
Baca lebih lajut »
KPAI Desak Dinas Pendidikan DKI Revisi Minimal Kuota PPDB Jalur ZonasiDia mengatakan, penambahan kuota menjadi minimal 50 persen untuk mengakomodir para calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi zonasi.
Baca lebih lajut »
Curhat Siswa yang Terganjal Usia di PPDB DKI: Sempat Gelisah dan Stres'Iya sempat sih gelisah kemarin, pas kemarin sempat daftar terus nyatanya tidak keterima. Sempat stres,' kata Kenneth. PPDBDKI
Baca lebih lajut »
LBH Minta Anies Cabut Aturan PPDB DKI JakartaLembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI Jakarta mengimbau Gubernur Anies Baswedan mencabut aturan PPDB Jakarta yang dinilai banyak kejanggalan.
Baca lebih lajut »