DPR RI didesak menghentikan semua pembahasan revisi UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang saat ini tengah bergulir.Kami mendesak
"Kami mendesak DPR dan Pemerintah untuk menghentikan segala bentuk pembahasan agenda revisi UU TNI ," ujar Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra kepada wartawan, Kamis .
Pernyataan itu, disampaikan Ardi setelah menerima salinan daftar inventaris masalah pembahasan RUU TNI. Dalam DIM tersebut salah satunya diusulkan bahwa TNI, khususnya TNI AD, diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di darat. Pasal 8 huruf b dalam DIM tersebut menyebutkan"Angkatan Darat bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah darat sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional".
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Marsekal Sri Hastuti, Jenderal Perempuan TNI AU Ini Resmi Dilantik Jadi Kapuspsi TNIPelantikan Marsma TNI Sri Hastuti jadi Kapuspsi TNI dipimpin oleh Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan
Baca lebih lajut »
Kasum TNI Pimpin Acara Penyerahan Kendaraan Dinas UO Mabes TNI dan Alat Kesehatan Di Mabes TNIBerita Kasum TNI Pimpin Acara Penyerahan Kendaraan Dinas UO Mabes TNI dan Alat Kesehatan Di Mabes TNI terbaru hari ini 2024-08-01 19:28:12 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Irjen TNI Pimpin Serah Terima Jabatan Inspektur Perbendaharaan Itjen TNIJPNN.com : Irjen TNI Laksdya TNI Dadi Hartanto memimpin Sertijab Inspektur Perbendaharaan Itjen TNI dari Marsma TNI Bejo Suprapto kepada Marsma TNI Dwi Dedy
Baca lebih lajut »
DPR soal Dihapusnya Larangan TNI Berbisnis: Harus Ada Aturan Jelas, Jangan Ganggu ProfesionalitasAnggota Komisi I DPR Dave Laksono menyatakan, usulan menghapus larangan anggota TNI berbisnis dalam Revisi UU TNI harus dikaji mendalam.
Baca lebih lajut »
KSAD Jenderal Maruli Minta Masyarakat Tak Khawatir Usulan Hapus Larangan Berbisnis di RUU TNIKSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, meminta seluruh masyarakat agar tidak khawatir terhadap isi dari revisi Undang-Undang TNI soal penghapusan larangan untuk berbisnis.
Baca lebih lajut »
KSP minta masyarakat tak khawatir revisi UU kembalikan dwi fungsi TNIKepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko meminta agar masyarakat tidak khawatir dengan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional ...
Baca lebih lajut »