PBNU melarang keras kampanye politik di rumah ibadah, tegaskan soal bahaya politik identitas yang memecah belah
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama , Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya melarang keras adanya kampanye politik di rumah ibadah jelang Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Gus Yahya, kampanye politik di rumah ibadah akan mempertebal politik identitas dan perpecahan antar umat. Maka dari itu, PBNU melarang keras semua pihak yang berkonstetasi di Pemilu 2024 agar tidak melakukan kampanye di rumah ibadah. Hal itu diungkapkan Gus Yahya usai berjumpa dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu .Baca Juga:Sebab kata Gus Yahya, efek kampanye politik di rumah ibadah sangat merusak.Ia juga meminta KPU bertindak tegas soal kampanye politik di rumah ibadha iu agar kejadian serupa seperti pemilu sebelumnya tidak terjadi kelak di Pemilu 2024 mendatang.Kompas TV"Berbahaya sekali tolong jangan dilakukan.
KPU pada hari Selasa juga telah berjumpa dengan PP Muhammadiyah dan juga minta dukungan terkait penyelengaraan pemilu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketum PBNU: Presiden Jokowi Berkenan Hadiri Harlah 1 Abad NUPresiden Joko Widodo atau Jokowi menerima Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Istana Merdeka Jakarta, Senin (2/1/2023).
Baca lebih lajut »
Ketum PBNU soal Pemilu Proporsional Tertutup: Jangan Dilanggar Aturan yang Disepakati | merdeka.comSoal mendukung atau tidak, PBNU menyerahkan urusan tersebut kepada partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya, laksanakan aturan pemilu atas kesepakatan bersama.
Baca lebih lajut »
Beda dengan Muhammadiyah, Ketum PBNU Dukung Sistem Pemilu TerbukaKetua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mendukung sistem Pemilu 2024 digelar secara proporsional terbuka
Baca lebih lajut »
DPR Kritik Keras Perppu Cipta Kerja, Jokowi Disebut Tidak Menghormati MK - Pikiran-Rakyat.comKeputusan Jokowi untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja dinilai tidak menghormati MK. Ini disebut anggota DPR.
Baca lebih lajut »
Dubai Akhiri Pajak Penjualan Alkohol dan Biaya Lisensi Minuman KerasDubai, pada Minggu (1/1), mengakhiri pajak 30 persen yang dikenakan pada penjualan alkohol di kawasan itu dan membuat lisensi minuman keras yang diperlukan kini bisa diperoleh secara bebas. Langkah tersebut mengakhiri sumber pendapatan lama bagi keluarga penguasa di negara tersebut dengan tujuan...
Baca lebih lajut »
PBNU Sambangi Istana untuk Undang Jokowi Hadiri Harlah Satu Abad NU - JawaPos.comPBNU Sambangi Istana untuk Undang Jokowi Hadiri Harlah Satu Abad NU
Baca lebih lajut »