Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima usulan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menginginkan agar formasi pimpinan DPR RI diisi oleh seluruh ...
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin . ANTARA/Bagus Ahmad RizaldiJakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima usulan dari Partai Keadilan Sejahtera yang menginginkan agar formasi pimpinan DPR RI diisi oleh seluruh perwakilan fraksi partai politik di parlemen seperti formasi saat ini pada pimpinan MPR RI.
"Saya merasakan manfaat seluruh perwakilan parpol ada di pimpinan MPR. Kalau DPR bisa meniru, itu sangat baik," kata Bamsoet saat berkunjung ke Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin. Pada saat ini pimpinan DPR RI diisi hanya oleh lima perwakilan partai politik, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Selain perwakilan PDI Perjuangan yang menjadi pucuk, pimpinan DPR lainnya memiliki fungsi pada bidang-bidang tertentu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua MPR kunjungi Kantor Pusat PKS temui Presiden PKS Ahmad SyaikhuKetua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo alias Bamoset berkunjung ke Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ...
Baca lebih lajut »
Presiden PKS Usul Kursi Pimpinan DPR Diisi Seluruh Perwakilan Partai, Seperti MPR RIKetua MPR RI, Bambang Soesatyo menemui Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, pada Senin, 8 Juli 2024. Syaikhu mengusulkan, kursi pimpinan DPR seperti di MPR, diisi seluruh partai.
Baca lebih lajut »
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama PPPAU, Ketua MPR RI Ajak Perkuat Nilai-Nilai KebangsaanRerie mengungkapkan bahwa Upaya meningkatkan daya adaptasi dunia pendidikan nasional harus konsisten dilakukan untuk meningkatkan daya saing nasional
Baca lebih lajut »
Ketua DPR dan MPR 2024-2029 Harus Sosok Negarawan, Bukan Sebatas Simbol PolitikPeneliti kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro berpandangan, Undang-Undang MD3 menjadi instrumen politik dan hukum untuk menjaga pendulum kekuasaan secara lebih tepat. Utamanya, pada fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Baca lebih lajut »
Fraksi Demokrat DPR tanggapi putusan MKD untuk Ketua MPRKetua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Benny K. Harman turut menanggapi putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, yang diberikan untuk Ketua MPR RI Bambang ...
Baca lebih lajut »
Peringatan Tegas Ketum Baladhika Karya SOKSI untuk Pelapor Ketua MPR ke MKD DPRJPNN.com : Ketum Baladhika Karya SOKSI Nofel Saleh Hilabi tegaskan akan melakukan ini jika pelapor Ketua MPR tidak mencabut laporannya di MKD DPR dan meminta
Baca lebih lajut »