Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan masukan dari Firli yang menolak vaksinasi berbayar sangat tepat.
berbayar. Firli menilai kebijakan tersebut berisiko tinggi memunculkan tindak korupsi. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan masukan dari Firli tersebut sangat tepat.
“Masukan dari KPK ini sudah tepat dan sesuai, mengingat potensi korupsinya yang tinggi. Vaksinasi ini kan program kemanusiaan, jadi siapa pun dan dengan kepentingan apa pun harus satu suara untuk mengawal program ini dengan sebaik-baiknya. KPK sudah tegas mengambil posisi ini dan saya apresiasi sekali,” ujar Sahroni, Rabu .Sahroni mengatakan dalam kondisi pandemi saat ini, tak bisa dipungkiri bahwa mafia obat kian bermunculan.
“Kalau dibuat berbayar, maka dikhawatirkan vaksinasi ini digunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menimbun vaksin, lalu dijual lagi dengan harga mahal. Ini akan sangat melukai nurani kita yang tengah berjuang bersama-sama membendung penyebaran Covid-19,” demikian politikus Partai Nasdem ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua KPK soal Nama Azis Syamsuddin Muncul di Sidang: Penyidik Masih BekerjaNama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin muncul dalam surat dakwaan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial yang menyuap mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju.
Baca lebih lajut »
Ketua KPK Sebut Vaksin Berbayar Riskan KecuranganMeski berisiko adanya kecurangan, Lembaga Antikorupsi paham vaksinasi berbayar itu dilakukan untuk mendukung percepatan pengadaan kekebalan kelompok.
Baca lebih lajut »
Rapat dengan Luhut dan Erick Thohir, Ketua KPK Ungkap Potensi Kecurangan Vaksin BerbayarKetua KPK Firli Bahuri menyampaikan potensi terjadinya kecurangan atau fraud terkait pelaksanaan vaksin berbayar.
Baca lebih lajut »
Rapat Bersama Luhut dan Erick Thohir, Ketua KPK Ungkap Potensi Kecurangan Vaksin Berbayar - Tribunnews.comKetua KPK Firli Bahuri menyampaikan saran strategis untuk menyikapi potensi terjadinya kecurangan jika vaksinasi mandiri dilaksanakan berbayar.
Baca lebih lajut »
Ketua DPD RI Minta Bansos PPKM Darurat Segera DidistribusikanKetua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial selama PPKM Darurat. DPDRI
Baca lebih lajut »
Ketua IDI Soal Vaksin Berbayar Individu: Konsepnya Sudah Ada Dari DuluAwalnya, vaksinasi berbayar ini dimulai pada 12 Juli 2021, yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT Kimia Farma Diagnsotika di 8 klinik di 6 kota Jawa Bali.
Baca lebih lajut »