Ketua Komisi VIII DPR meminta agar guru ngaji diduga mencabuli 10 murid di Depok dihukum penjara secara maksimal. Dia juga mendukung pelaku dihukum kebiri.
itu, kata Yandri, perlu diterapkan agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Yandri tak ingin ada lagi korban baru.
"Dan itu kalau dibiarkan, khawatir kita akan ada korban susulan, itu kita yang nggak mau. Makanya harus ada penghentian dengan cara yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai setelah dia keluar dari kurungan, penyakitnya kambuh lagi, ada korban berikutnya. Kita tidak mau," lanjutnya. Yandri mengakui bahwa dirinya menyambut adanya guru ngaji. Akan tetapi dia meminta guru ngaji itu diawasi sehingga tak terjadi kekerasan seksual.
"Kita menyambut baik banyaknya orang-orang yang mau ngajar ngaji, jadi ustaz, kita menyambut baik. Tapi mungkin masyarakat juga ikut, yang paling pas melakukan pengawasan masyarakat. Kalau Kemenag, pemerintah tangannya kan terbatas. Yang paling bisa melakukan pengawasan 24 jam, atau secara melekat itu ya masyarakat," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Omicron Muncul di RI, Anggota Komisi IX DPR Minta Larang Mudik NataruAnggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP mengimbau pemerintah mulai mempertimbangkan mengubah aturan saat Libur Nataru setelah ada temuan kasus varian Omicron.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Pastikan Tak Ada Revisi UU Jadikan Presidential Threshold 0%Ketua DPR Puan Maharani memastikan tidak akan ada pembahasan mengenai presidential threshold untuk turun menjadi 0% sesuai wacana yang didorong sejumlah pihak.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Optimistis Draf RUU TPKS Akan Segera DisahkanKetua DPR Puan Maharani optimistis draf RUU TPKS akan segera disahkan. Selengkapnya: 👇🏻 RUUTPKS
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPR: PMN harus Jadi Pendongkrak Investasi dan IndustriPMN terbesar yang berupa uang terjadi pada 2015 sebesar Rp70,63 triliun, 2016 sebesar Rp58,79 triliun, pada 2020 sebesar Rp56,02 triliun, dan 2021 sebesar Rp84,28 triliun.
Baca lebih lajut »
RUU TPKS Gagal Disahkan, NasDem Tagih Janji Ketua DPRPimpinan DPR tidak mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi draft final inisiatif DPR pada Sidang Paripurna, Kamis (16/12) kemarin.
Baca lebih lajut »
Presidential Threshold Digugat ke MK, Ketua DPR Puan: UU Pemilu Sudah Final, Tak Ada Revisi - Tribunnews.comPuan mengatakan tak ada pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Baca lebih lajut »