Insentif itu juga bertujuan memastikan keberlangsungan hidup perusahaan pers yang kredibel pada saat situasi krisis.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Meutya Hafid meminta agar perusahaan pers dapat dimasukan dalam kategori industri yang mendapatkan insentif berupa relaksasi pajak. Dia mengatakan pandemi Covid-19 menyebabkan krisis di berbagai bidang dan tidak luput juga bagi industri pers.'Padahal sebagai mana kita ketahui bahwa kehadiran Pers saat ini justru menjadi krusial untuk diseminasi informasi yang baik,' kata Meutya dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 April 2020.
Menurutnya, tidak berlebihan untuk menyebut bahwa pekerja pers adalah juga menjadi bagian dari garda terdepan melawan Covid-19, yaitu perang melawan Covid-19 dengan informasi yang sahih dan akurat di tengah gelombang hoaks saat ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Saksi Sebut Wahyu Habiskan Rp 40 Juta untuk Karaoke, Ada Wakil Ketua Komisi II DPRSaksi kasus suap pengurusan anggota DPR RI Agustiani Tio Fridelina mengungkapkan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sempat meminta uang Rp 50 juta. Corona
Baca lebih lajut »
Bamsoet Doakan Almarhumah Mertua Ketua KPK Husnul KhatimahTugas almarhumah sebagai anak, istri, ibu, dan nenek, maupun sebagai warga negara, sudah selesai. Kini tugas kitalah yang masih hidup untuk mendoakan almarhumah. MPRRI
Baca lebih lajut »
Ketua MPR Minta Pemerintah Transparan soal PSBBKetua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah agar dapat menjelaskan hasil dari pembahasan PSBB, secara transparan untuk membangkitkan semangat masyarakat PSBB
Baca lebih lajut »
Penerapan PSBB, Ketua DPRD: Warga Patuh, Jangan Semaunya!'Saya berharap kerja Pemprov DKI Jakarta optimal. Tapi, warga juga harus patuh pada aturan yang digariskan, jangan semaunya!' seru Pras
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD DKI Minta Pengawasan Distribusi Bansos Ditingkatkan saat PSBBPrasetio mengimbau agar pengawasan pendistribusian itu dapat dilakukan. Yakni dengan menggandeng sejumlah kalangan.
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD DKI Minta Masyarakat Taati Aturan Selama PSBB'Saya berharap kerja Pemprov (DKI) di sini optimal, tapi juga warga harus patuh pada aturan yang telah digariskan. Jangan semaunya,' kata Prasetio.
Baca lebih lajut »