'Saya berharap kerja Pemprov (DKI) di sini optimal, tapi juga warga harus patuh pada aturan yang telah digariskan. Jangan semaunya,' kata Prasetio.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta masyarakat mematuhi semua imbauan dan larangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterapkan selamaPSBB diterapkan di Jakarta mulai Jumat besok untuk menekan penyebaran virus corona SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19.
"Saya berharap kerja Pemprov di sini optimal, tapi juga warga harus patuh pada aturan yang telah digariskan. Jangan semaunya," kata Prasetio, Kamis . Menurut dia, hal-hal yang diterapkan saat PSBB sebenarnya sudah diberlakukan selama beberapa waktu belakangan ini."Intinya dari PSBB ini sama sebenarnya seperti sebelumnya, tetap berdiam diri di rumah. Jika ada sesuatu hal yang penting tetap jaga jarak fisik, lalu dilarang berkerumun," kata dia.Ia meminta agar aparat keamanan, yaitu Satpol PP, Polisi, dan TNI bisa bertindak tegas.
"Nah untuk yang melanggar ketentuan ini bedanya di PSBB saya kira sudah ada SOP-nya dari Kepolisian, Satpol PP dan aparatur lainnya. Tegakkan saja," ujar Prasetio. Penerapan PSBB itu mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.Halaman Selanjutnya
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua DPRD Dukung Kota Bogor Terapkan PSBB Ikuti DKI |Republika OnlineJika Bogor menerapkan PSBB, harus disiapkan matang, terutama dampak sosial ekonomi.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Minta Anies Cabut Bantuan Warga Pelanggar PSBBAnies Baswedan diminta tegas menerapkan kebijakan pembantasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus corona.
Baca lebih lajut »
DPRD Minta Anies Pastikan Bansos Ke Warga DKI Tepat SasaranAdapun rincian 3,7 juta warga yang mendapatkan bansos itu ialah 1.1 juta warga akan dibiayai lewat APBD DKI.
Baca lebih lajut »
DPRD Yakin Proses Pemiliham Wagub DKI Sesuai AturanPanitia Pemilihan Wakil Gubernur DKI atau Wagub DKI menyatakan siap berdiskusi dengan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya terkait adanya dugaan maladministrasi dalam proses pemilihan.
Baca lebih lajut »
Alasan 6 Anggota DPRD dari PSI Tak Ikut Pemilihan Wagub DKIHilangnya 6 hak pilih dari PSI berdampak dengan jumlah suara pemilihan wagub disepakati menjadi 100 berdasarkan jumlah peserta rapat yang telah menandatangani absensi.
Baca lebih lajut »
PSI Dorong DPRD DKI Buat Keputusan Strategis untuk Tangani Covid-19PSI Dorong DPRD DKI Jakarta membuat keputusan strategis yang mendesak untuk dilaksanakan, antara lain pengalihan anggaran dana APBD untuk penanganan Covid-19.
Baca lebih lajut »