Ketua Komisi I DPR RI mendukung rencana pemerintah mengevakuasi warga negara Indonesia di Lebanon, terutama setelah militer Israel menyerang Lebanon sejak awal pekan ini.
Meutya saat ditemui di sela kegiatannya di Jakarta, Kamis, 26 September 2024, menegaskan pelindungan terhadap WNI tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI Judha Nugraha di Jakarta, Kamis, menyampaikan rencananya pasukan TNI yang saat ini bertugas bersama UNIFIL akan dikerahkan untuk membantu evakuasi manakala eskalasi konflik antara Lebanon dan militer Israel semakin parah. Judha mengatakan saat ini ada 155 orang WNI yang tinggal di Lebanon. Mayoritas dari mereka ialah mahasiswa dan mereka yang menikah dengan warga Lebanon.
Walaupun demikian, ketegangan antara Israel dan Lebanon terjadi sejak Israel menggempur Palestina selepas peristiwa 7 Oktober 2023. Ketegangan itu pun meluas sampai perbatasan Israel-Lebanon, termasuk Blue Line . Ahli Pertahanan mengemukakan pembentukan angkatan siber sebagai matra tersendiri di luar TNI AD, TNI AL, dan TNI AU kemungkinan memerlukan waktu sampai tujuh tahun.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua Komisi I DPR dukung rencana evakuasi WNI di LebanonKetua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI Meutya Hafid mendukung rencana pemerintah mengevakuasi warga negara Indonesia di Lebanon, terutama setelah militer ...
Baca lebih lajut »
Ketua DPR: Penambahan Komisi DPR Tunggu Penambahan MenteriMuzani sebut banyaknya jumlah kementerian butuhkan penambahan jumlah komisi DPR, tak cukup diemban 11 komisi yang ada.
Baca lebih lajut »
Perihal Putusan MA, Mintarsih Akan Surati Ketua DPR Puan Maharani dan Komisi III DPRJPNN.com : Psikiater Dr. Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ hingga saat ini masih terus memperjuangkan hak sahamnya di Blue Bird guna mendapatkan keadilan dengan...
Baca lebih lajut »
Datangi Lokasi Penemuan 7 Jasad di Kali Bekasi, DPR Minta Polisi TransparanPemantauan ini dilakukan Komisi III yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman
Baca lebih lajut »
Ketua MPR: Penambahan Komisi di DPR Bukan Bagi-bagi JabatanMenurut dia, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya harus diikuti atau diimbangi oleh lembaga legislatif.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi X DPR: Bullying Kalau Tidak Viral, Dianggap SepeleKetua Komisi X DPR RI menilai bullying terjadi karena sekolah gagal mencegah potensinya. Menurutnya, bullying yang nggak viral disepelekan.
Baca lebih lajut »