Menurut dia, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya harus diikuti atau diimbangi oleh lembaga legislatif.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan, wacana penambahan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat bukan untuk bagi-bagi jabatan karena hal itu akan sesuai dengan porsinya masing-masing.
Bamsoet pun menyetujui dan mendukung wacana penambahan komisi di DPR untuk menyesuaikan jika nantinya ada penambahan jumlah kementerian pada kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal itu menyusul adanya revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara yang baru-baru ini disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI.
MPR Undang Keluarga Soeharto dan Gus DurKetua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya segera menyusun draf surat penjelasan administratif yang diajukan Fraksi Partai Golkar agar MPR RI mengkaji kembali Pasal 4 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Bamsoet mengatakan, sebelum mengakhiri masa jabatan, pimpinan MPR RI akan mengundang keluarga Gus Dur dan Soeharto untuk menerima surat jawaban yang diajukan Fraksi PKB dan Fraksi Partai Golkar MPR RI.
Komisi DPR DPR Bambang Soesatyo
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Datangi Lokasi Penemuan 7 Jasad di Kali Bekasi, DPR Minta Polisi TransparanPemantauan ini dilakukan Komisi III yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman
Baca lebih lajut »
Penambahan Komisi di DPR Mengikuti Jumlah Kementerian Prabowo-GibranWacana penambahan komisi di DPR bergulir imbas rencana pemekaran kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
Baca lebih lajut »
Waka DPR sebut penambahan komisi di DPR masih wacanaWakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus mengatakan bahwa penambahan komisi di DPR RI untuk menyesuaikan jumlah kementerian yang akan bertambah pada pemerintahan ...
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR setujui usulan penambahan anggaran Rp27,8 T untuk OIKNKomisi II DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebesar Rp27.814.516.000.000 untuk tahun 2025 ...
Baca lebih lajut »
DPR kaji rencana penambahan kementerian terhadap jumlah komisiKetua DPR RI Puan Maharani mengatakan lembaganya sedang mengkaji rencana penambahan jumlah kementerian pada kabinet Prabowo-Gibran yang akan berdampak ...
Baca lebih lajut »
Puan Sebut Wacana Penambahan Kementerian Bakal Bikin Jumlah Komisi di DPR BertambahAdapun pada periode 2019-2024, DPR RI mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan mitra kerja masing-masing. Menurut Puan, rencana soal penambahan komisi ini tengah dalam pembahasan.
Baca lebih lajut »