Kebijakan pemerintah menaikkan tarif PPN terbatas untuk barang mewah diperkirakan tidak menambah pemasukan pajak yang signifikan. Pemerintah juga mengeluarkan anggaran lebih untuk insentif ekonomi bagi dunia usaha dan masyarakat. Meskipun memberikan kelegaan bagi masyarakat menengah-bawah, langkah populis ini berpotensi merugikan keuangan negara jika strategi lain untuk meningkatkan pemasukan tidak segera disiapkan.
Keputusan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai secara terbatas untuk barang mewah diperkirakan tidak membawa tambahan pemasukan yang signifikan bagi negara. Terlebih, selain ”membatalkan” kenaikan PPN secara umum, pemerintah juga masih mengeluarkan anggaran lebih untuk memberi bantalan insentif ekonomi bagi dunia usaha dan masyarakat.
Estimasi anggaran yang mesti dikeluarkan pemerintah untuk stimulus ekonomi itu adalah Rp 30 triliun-Rp 40 triliun. Jumlahnya bahkan lebih besar dari potensi penerimaan yang didapat negara dengan menaikkan tarif PPN secara terbatas untuk barang mewah.Iklan penawaran penjualan rumah mewah yang menggratiskan Pajak Pertambahan Nilai dipasang di kawasan Kelapa Dua, Tangerang Selatan, Banten, Minggu .
Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi penerimaan pada tahun 2025 dan 2026 mengingat situasi fiskal saat ini sangat berat. ”Penerimaan stagnan, sementara ada banyak program baru yang akan dilaksanakan. Di sisi lain, mengandalkan utang juga bukan langkah tepat karena tingkat utang kita sudah tinggi,” katanya.Kondisi terakhir kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memang kurang prima.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo mengatakan mutlak harus ada terobosan sumber pendapatan negara dan pembiayaan. Menurutnya, terobosan jangan hanya berkutat di tarif pajak. Tapi, harus lintas-sektoral, minimal melibatkan moneter termasuk perbankan dan jasa keuangan, PNBP, teknologi, dan intelijen.
Di satu sisi, kebijakan populis di awal masa pemerintahan Prabowo Subianto itu memberi kelegaan bagi masyarakat menengah-bawah yang sedang mengalami pelemahan daya beli. Namun, di saat penerimaan pajak seret dan kebutuhan belanja membesar, langkah populis itu bisa merugikan keuangan negara jika pemerintah tidak segera menyiapkan strategi lain untuk meningkatkan pemasukan.
Artinya, dalam hitungan sederhana, ada potensi penerimaan yang ”direlakan” sebesar Rp 103,5 triliun-Rp 111,5 triliun sebagai konsekuensi kebijakan ekonomi populis yang diambil pemerintah pada awal tahun. Di luar itu, pemerintah juga tetap menanggung belanja perpajakan alias membiayai insentif pajak lainnya dengan estimasi nilai Rp 295 triliun-Rp 305,6 triliun pada tahun 2025.
PAJAK PPN BARANG MEWAH STIMULUS EKONOMI KEUANGAN NEGARA
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PPN 12% untuk Barang Mewah, 11% untuk Barang Non Mewah Mulai 1 Januari 2025Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo resmi merilis peraturan teknis pengenaan PPN 12% untuk barang mewah dan 11% untuk barang non mewah mulai 1 Januari 2025.
Baca lebih lajut »
Ini Daftar Barang dan Jasa yang Dikaji Kena PPN 12Terkait barang mewah pemerintah melakukan penyesuaian terhadap definisi barang mewah dalam kebijakan PPN 12
Baca lebih lajut »
Ini Daftar Barang dan Jasa yang Dikaji Kena PPN 12 persenTerkait barang mewah pemerintah melakukan penyesuaian terhadap definisi barang mewah dalam kebijakan PPN 12
Baca lebih lajut »
Deryansha Azhary Lulusan Mana? CEO Kasisolusi Dirujak Buntut Bela Rencana Kenaikan PPN 12 PersenDery eks Vierra menegaskan kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya akan menyasar barang-barang mewah.
Baca lebih lajut »
Kenaikan PPN 12% Hanya Berlaku untuk Barang MewahPemerintah akan menerapkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% hanya untuk barang mewah mulai 1 Januari 2025. Barang mewah meliputi pesawat jet pribadi, yacht, hunian mewah dengan harga jual Rp 30 miliar atau lebih, dan kendaraan bermotor yang kena PPnBM. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyatakan kenaikan PPN hanya untuk barang mewah lebih positif ke ekonomi. Ia juga berharap pemerintah mempersiapkan penurunan tarif PPN ke 8% setelah pembatalan PPN 12% ke barang dan jasa umum, serta mempertimbangkan pajak kekayaan sebagai alternatif pengganti penerimaan negara.
Baca lebih lajut »
Kenaikan PPN 12 Persen untuk Barang Mewah Diperkirakan Tidak Mengganggu Kinerja Industri OtomotifPemerintah membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen untuk barang dan jasa secara umum. Namun, kenaikan PPN 12 persen untuk barang mewah tetap akan diterapkan. Pelaku industri otomotif menilai kenaikan PPN untuk barang mewah tidak akan mengganggu kinerja sektor mereka karena jumlah konsumen produk mewah terbatas. Gelontoran insentif fiskal juga diyakini akan menopang bisnis otomotif tahun ini.
Baca lebih lajut »