Kementerian Sosial Raih WTP Tapi BPK Minta Mensos Risma Segera Buka Suara, Ada Apa?
PIKIRAN RAKYAT – Muncul peringatan dari Badan Pemeriksa Keuangan agar Kementerian Sosial segera menjawab temuan tentang laporan keuangan lembaga per tahun 2021, dengan tenggat waktu sampai 60 hari ke depan.
Temuan-temuan tersebut menunjukkan penerima manfaat dana bantuan Covid-19 bodong alias tak ada yang menerima bantuan tersebut. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, temuan riilnya diambil dari hasil laporan keuangan tahun anggaran 2021. Tepatnya dari data penerima bantuan sosial Covid-19 dengan anggaran senilai RP5,9 triliun tahun pada tahun 2020. Merasa tak ada sangkut pautnya dengan temuan, kata Risma, temuan BPK kali ini merupakan kejadian akumulatif dari tahun-tahun sebelum dirinya menjabat.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 28 Juli 2022, Mensos Risma menegaskan temuan akan dijawab dengan menggunakan 4 parameter.Mensos lantas melanjutkan bahwa keempat parameter tersebut adalah nomor induk kependudukan , nomor rekening bank, ID semesta, dan data saluran
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemensos Raih Predikat WTP dari BPK untuk Laporan Keuangan 2021Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2021.
Baca lebih lajut »
BPK Temukan Data Tidak Valid Pembayaran Iuran Peserta BPJS Kesehatan di Pemkab NatunaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kepulauan Riau menemukan adanya data yang tidak valid pada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna terkait pembayaran iuran BPJS....
Baca lebih lajut »
Terima Opini WTP, BPK Apresiasi Kerja Keras KemensosAchsanul menyatakan, sukses Kemensos meraih opini WTP di antaranya karena Mensos Risma tak segan untuk kelapangan tak kenal waktu
Baca lebih lajut »
BPK: Dana Bansos Tertahan di Himbara Mencapai Rp1,1 Triliun - Pikiran-Rakyat.comBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada dana bantuan sosial yang masih tertahan di Himpunan Bank Negara (Himbara).
Baca lebih lajut »
Divestasi Cucu Usaha JakPro ke Grup Astra Disorot BPK, Ini Kata Wagub DKIPemprov DKI terus berkoordinasi dengan BPK maupun Inspektorat terkait temuan terkait divestasi PT Jakarta Marga Jaya ke Grup Astra.
Baca lebih lajut »
BPK Sebut Divestasi Saham Cucu Usaha Jakpro ke Astra Bermasalah, Ini Kata Wagub DKI RizaBPK mencatat penjualan aset cucu usaha Jakpro memiliki potensi kekurangan pendapatan karena penghitungan KJPP tidak wajar.
Baca lebih lajut »