Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengecam keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama Kekerasan Dalam ...
Korban harus berani bersuara agar hak-haknya terpenuhi dan pelaku mendapatkan hukuman tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
"Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan tidak bisa kita toleransi lagi. Terlebih kekerasan tersebut terjadi di tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman dan dilakukan oleh orang terdekat korban," kata Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Ratna Susianawati saat dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu.
"Korban harus berani bersuara agar hak-haknya terpenuhi dan pelaku mendapatkan hukuman tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga harus memberikan dukungan dan pelayanan yang mengedepankan kepentingan korban," kata Ratna Susianawati.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kementerian PPPA Pastikan Selebgram Berinisial CIN Korban KDRT di Bogor Mendapat PerlindunganRatna menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pendampingan baik secara hukum dan layanan konseling untuk memenuhi kebutuhan pemulihan bagi korban selama kasusnya berproses
Baca lebih lajut »
Kementerian PPPA gandeng Komnas & FPL luncurkan laporan data kekerasanKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan (FPL), meluncurkan Laporan Sinergi Data Kekerasan ...
Baca lebih lajut »
Kementerian PPPA Luncurkan Laporan Data KekerasanKPPPA Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan FPL meluncurkan laporan sinergi data kekerasan terhadap perempuan tiga lembaga pada periode data tahun 2023
Baca lebih lajut »
Kementerian PPPA Minta Tim Dokter Forensik Teliti Autopsi Ulang Jenazah Afif MaulanaApabila dalam pengungkapan kasus kematian Afif terbukti ada pelanggaran anak, Kemen PPPA mendorong penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap para pelaku.
Baca lebih lajut »
Kementerian PPPA: Perlu kolaborasi K/L tingkatkan pemahaman isu genderKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menilai diperlukan penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga (K/L) serta ...
Baca lebih lajut »
Kementerian PPPA: Kemajuan teknologi informasi picu naiknya angka TPPOKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memandang perkembangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu penyebab semakin ...
Baca lebih lajut »