Berdasarkan laporan terkini Kementerian Keuangan, total utang pemerintah telah mencapai Rp 8.473,9 triliun
TEMPO.CO, Jakarta - Laporan Kinerja APBN yang dikeluarkan Kementerian Keuangan pada akhir Oktober mencatat utang pemerintah telah menembus Rp8.473,9 triliun. Utang tersebut terdiri dari surat berharga negara atau SBN sebesar 88,31 persen dan pinjaman 11,69 persen. Data APBN KiTa edisi Oktober mencatat utang dalam bentuk SBN sebanyak Rp7.483 triliun dan terdiri dari SBN domestik Rp6.013 triliun dan Valas Rp1.379 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono memaparkan, jumlah tersebut telah mencapai 67,6 persen dari target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2024. Utang terdiri dari surat berharga negara atau SBN neto sebesar Rp 394,9 triliun, dan pinjaman neto sebesar Rp43,2 triliun. “Langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN,” ujarnya dalam konferensi kinerja APBN di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sertijab Kementerian PUPR, Perkuat Sistem dan Tata Kelola di Kementerian PU dan Kementerian PKPBasuki optimis kedua Menteri tersebut dapat meneruskan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dalam Kabinet Merah Putih.
Baca lebih lajut »
Anggota Kabinet Prabowo Bakal Pakai Mobil Maung, Begini TeknisnyaHasan mengatakan teknisnya dibahas Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Keuangan,
Baca lebih lajut »
Airlangga: Koordinasi tetap berjalan meski tak lagi membawahi KemenkeuMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap berjalan meskipun kementerian ...
Baca lebih lajut »
Pengawasan Lebih Efektif Karena Prabowo Pecah KementerianSalah satunya Kemenkumham yang dipisah jadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum Kementerian HAM
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR dorong kolaborasi realisasikan PBI JamsostekAnggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyatakan akan mendorong kolaborasi Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian ...
Baca lebih lajut »
OJK tingkatkan akses keuangan masyarakat melalui Pasar Keuangan RakyatOtoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan akses keuangan masyarakat melalui kegiatan Pasar Keuangan Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024 sebagai rangkaian ...
Baca lebih lajut »