Kementerian ATR/BPN Tindak Pejabat Bergaya Hidup Hedonisme
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati. ©2023 AntaraMerespons ramainya pemberitaan mengenai gaya hidup mewah dari keluarga salah satu Pejabat Administrator, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional , Yulia Jaya Nirmawati menerangkan, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto telah mengetahui pemberitaan tersebut dan langsung menindaklanjutinya.
Dia mengungkapkan, Menteri Hadi mempersilakan kepada lembaga berwenang jika ada yang hendak menguji kepatutan dan kewajaran dari harta kekayaan yang bersangkutan.BACA JUGA:Jika benar-benar terbukti ditemukan ketidakwajaran atau penyimpangan, Menteri Hadi akan segera menindaklanjuti serta tidak akan segan mengambil langkah tegas. Hal ini pun telah diperingatkan pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Tahun 2023 yang berlangsung Selasa, 7 Maret 2023 lalu.
"Dalam Pembukaan Rakernas tanggal 7 Maret, Bapak Menteri sudah menegaskan arahan Bapak Presiden bahwa tindakan pamer kekuasaan dan kekayaan adalah tindakan yang tidak pantas dilakukan. Semoga hal ini benar-benar diperhatikan," terang Yulia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kementerian ATR/BPN panggil pejabat administrator bergaya hidup mewahKementerian ATR/BPN akan memanggil salah satu pejabat administratornya terkait dengan pemberitaan gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan.
Baca lebih lajut »
Kementerian ATR Panggil Pejabat BPN yang Istrinya Pamer KemewahanKementerian ATR/BPN akan memanggil seorang pejabat BPN yang istrinya pamer kemewahan di media sosial.
Baca lebih lajut »
Menteri ATR/BPN Akan Tindak Kepala BPN Jaktim jika Terbukti Hartanya Tak WajarKepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra bakal ditindak jika terbukti memiliki harta yang tidak wajar.
Baca lebih lajut »
Kementerian Keuangan disoroti, puluhan pejabat rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN - BBC News IndonesiaSebanyak 39 pejabat Kemenkeu merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Mereka dibayar setidaknya Rp180 miliar per tahun. Namun, Kemenkeu bersikukuh hal itu adalah “bentuk pengawasan pemerintah sebagai pemegang saham” BUMN dan 'tidak melanggar UU'.
Baca lebih lajut »
Mahfud: Transaksi Rp 300 Triliun di Kemenkeu Bukan Korupsi tapi Pencucian UangNilai transaksi yang berkaitan tindak pidana pencucian uang (TPPU) umumnya lebih besar dibanding tindak pidana korupsinya.
Baca lebih lajut »
Menteri ATR/BPN Dorong Pemkab Sukoharjo Bantu Tuntaskan Sertifikasi TanahKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong Pemerintah Kabupaten Sukoharjo turut terlibat dalam menyelesaikan sertifikasi tanah.
Baca lebih lajut »