Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan dokumen Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Negara (IKN) kepada Tim ...
Warga berjalan keluar di proyek pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 2 di Lokasi Ibu Kota Negara Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu . Pemerintah pusat melalui Badan Otorita IKN terus meningkatkan intensitas pembangunan di wilayah IKN antara lain dengan pematangan lahan, pembangunan jalan akses logistik, intake air minum hingga persemaian pohon. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/hp.
"Peran RDTR ini penting, karena RDTR sebagai garda terdepan dalam perencanaan dan implementasi pemanfaatan ruang serta pembangunan," ujar Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Gabriel Triwibawa dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu. Dokumen perencanaan tersebut di antaranya RDTR Wilayah Perencanaan 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan , RDTR WP 2 IKN Barat, RDTR WP 4 IKN Timur I, dan RDTR WP 5 IKN Timur II. Keempat dokumen RDTR yang telah disusun tersebut selanjutnya dapat diproses penetapannya oleh Badan Otorita IKN melalui mekanisme koordinasi di Tim Transisi IKN.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menko Airlangga: Perusahan dengan Tata Kelola yang Baik dan Transparansi akan Menjaga Keamanan NasionalDi tengah himpitan gejolak The Perfect Storm yang berpotensi memicu stagflasi dan krisis di berbagai lini, perekonomian nasional tetap mampu bergerak maju serta menunjukkan stabilitas dan resiliensi dalam merespons berbagai tantangan global tersebut. Penguatan ekonomi ditunjukkan melalui tingkat pertumbuhan ekonomi Q2-2022 sebesar 5,44% dan didukung oleh inflasi yang relatif terkendali per Juli 2022 mencapai 4,94%.
Baca lebih lajut »
Baznas: Tata Kelola LAZ Sudah Ada Garis Ketentuannya |Republika OnlineTata kelola zakat sudah termasuk dalam landasan yang aman syari.
Baca lebih lajut »
Dukung Satu Data Banyuwangi, USAID ERAT Gelar Lokakarya | merdeka.comLokakarya ini merupakan rangkaian pendampingan dukungan teknis USAID kepada Banyuwangi dalam program ERAT (Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Kuat). USAID ERAT merupakan program kerjasama pemerintah Amerika Serikat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan tata kelola pemda.
Baca lebih lajut »
Keppres pelanggaran HAM berat non-yudisial Jokowi, Komnas berharap 'jangan ada pemberian pengampunan kepada pelaku' - BBC News IndonesiaKoalisi masyarakat sipil bakal menggugat Keputusan Presiden terkait pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika Presiden Joko Widodo tidak mencabut beleid tersebut.
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun merespons dugaan keterlibatan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Merah Putih dalam peristiwa pe...
Baca lebih lajut »
Persoalan ”World Class University” KitaTata kelola perguruan tinggi kita yang masih menerapkan konsep relasi-kuasa tidak sehat dan meminggirkan profesionalisme menjadi kendala untuk mencapai peringkat perguruan tinggi kelas dunia. Opini AdadiKompas
Baca lebih lajut »