“Ada anak yatim, saya harus perjuangkan. Dia masih miskin, dia ditinggalkan orang tuanya masa kemudian tidak bisa terima hanya karena dia masih kecil? Akhirnya saya perjuangkan,” kata Risma.
“Saya advokasi seperti itu, akhirnya boleh atas nama anaknya. Kemudian ada yang anak dua tahun, karena tadi ibunya pergi ke luar negeri, tidak bisa diganti nama karena ibunya masih ada. Kecuali kalau ibunya meninggal, itu bisa diganti bapaknya atau anaknya,” ujar dia.
Kemudian pada awal bulan September 2022, pemberian Bantuan Pokok Non-Tunai juga mengalami keterlambatan selama satu minggu. Hal tersebut terjadi karena akses dana untuk BNPT masih ditutup oleh Kementerian Keuangan. Dalam rapat itu, Kemensos turut mengusulkan tambahan anggaran sebanyak Rp10,31 triliun, yang akan digunakan ke dalam beberapa program yakni Program Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi anak yatim piatu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gunakan Media Sosial Jadi Media Transaksi Narkoba, Seorang Remaja Diamankan Polisi - Pikiran-Rakyat.comSeorang remaja di bawah umut diamankan oleh pihak kepolisian lantaran kedapatan menyimpan beberapa narkotika golongan 1.
Baca lebih lajut »
Badan Pusat Statistik Siapkan Pendataan Registrasi Sosial EkonomiHasil pendataan yang dihimpun diharapkan bisa mengejar satu data untuk menunjang rencana pembangunan daerah.
Baca lebih lajut »
Terdampak Kenaikan BBM, Nelayan Di Puger Jember Dapat Bantuan SosialNelayan di Pantai Selatan Kabupaten Jember Jawa Timur mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Baca lebih lajut »
Tak Hanya Cantik dan Berprestasi, Rania Azzahra Juga Miliki Jiwa Sosial yang TinggiBuah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah ini tampaknya cukup menggambarkan sosok Rania Azzahra yang berkaca dari ibunya yang gemar membantu sesama. Buah jatuh...
Baca lebih lajut »
Belasan Tahun Berlalu, Apa Kabar Kasus Lumpur Lapindo?Semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo 16 tahun silam masih menyisakan masalah sosial terkait pembayaran ganti rugi.
Baca lebih lajut »