Kementerian Hukum (Kemenkum) memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) dalam pengelolaan ekosistem kekayaan intelektual (KI) ...
Jakarta - Kementerian Hukum memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dalam pengelolaan ekosistem kekayaan intelektual meliputi aspek perlindungan, pemanfaatan, dan pengawasan KI di Indonesia.
Untuk itu guna membangun ekosistem yang berkelanjutan, kata dia, sinergi diperlukan dengan lima unsur utama, yakni pemerintah, akademisi, komunitas, pelaku usaha, dan media. “Kami menerima banyak aspirasi terkait pembagian royalti dan revisi UU ini bertujuan mengakomodasi kebutuhan pelaku kreatif," ucap Agung dalam kesempatan yang sama.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kementerian Hukum Tandatangani MoU dengan 29 Kementerian dan LembagaKementerian Hukum menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan 29 kementerian dan lembaga negara untuk tahun 2025. Perubahan nomenklatur kementerian menjadi salah satu alasan utama penandatanganan ini. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, penandatanganan MoU antara kementerian dan lembaga ini bukan pertama kali, tetapi dilakukan penyempurnaan karena adanya perubahan nomenklatur.
Baca lebih lajut »
Kemenekraf Kembali Lantik Para Pejabat di Luar Gedung Kementerian Pariwisata, Lokasi Kantor Permanen Masih Tanda TanyaTotal ada 16 pejabat Kemenekraf yang dilantik pada Jumat, 24 Januari 2025. Sejak berpisah dari Kementerian Pariwisata, Kemenekraf tak lagi menggunakan Gedung Sapta Pesona yang biasanya jadi lokasi pelantikan para pejabat.
Baca lebih lajut »
Kemenkum Targetkan Semua Layanan Digital pada 2026Kementerian Hukum (Kemenkum) menargetkan seluruh layanan masyarakat di bawah kementerian tersebut bisa diselenggarakan berbasis digital paling lambat pada tahun 2026. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan hal tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah proses pemerintahan yang terbuka bagi semua masyarakat. Kemenkum baru saja meluncurkan transformasi digital berupa situs resmi Kemenkum sebagai portal semua layanan hukum berbasis digital.
Baca lebih lajut »
Kemenkum Luncurkan Transformasi Digital untuk Pelayanan HukumKementerian Hukum (Kemenkum) resmi meluncurkan transformasi digital dalam bentuk situs resmi Kemenkum yang berfungsi sebagai portal layanan hukum berbasis digital. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang diinginkan.
Baca lebih lajut »
10 K/L dengan Anggaran Belanja Terbesar Tahun 2025Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh kementerian atau lembaga (K/L). Dalam acara penyerahan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi, penghematan, dan pengurangan pemborosan dalam belanja negara. Berdasarkan Lampiran III Perpres 201/2024, 10 K/L dengan anggaran belanja tertinggi pada tahun 2025 adalah Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Badan Gizi Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Keuangan.
Baca lebih lajut »
Kementerian Hukum Tandatangani 30 Dokumen KerjasamaKementerian Hukum (Kemenkum) melakukan penandatanganan 30 dokumen kerja sama, meliputi 25 Nota Kesepahaman (NK) dan 5 Perjanjian Kerja Sama (PKS), dengan mitra kerja dari berbagai unsur pemerintah dan BUMN. Penandatanganan ini bertujuan untuk memperkuat landasan hukum kerja sama pascatransformasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian.
Baca lebih lajut »