Kementerian Hukum (Kemenkum) melakukan penandatanganan 30 dokumen kerja sama, meliputi 25 Nota Kesepahaman (NK) dan 5 Perjanjian Kerja Sama (PKS), dengan mitra kerja dari berbagai unsur pemerintah dan BUMN. Penandatanganan ini bertujuan untuk memperkuat landasan hukum kerja sama pascatransformasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian.
Kementerian Hukum melakukan penandatanganan 30 dokumen kerja sama bersama mitra kerja dari berbagai unsur pemerintah maupun BUMN. 30 kerja sama ini terdiri atas 25 Nota Kesepahaman yang diteken oleh Menteri Hukum dan 5 Perjanjian Kerja Sama yang diteken oleh perwakilan pimti madya di lingkungan Kemenkum.
“Penandatanganan dokumen kerja sama ini memberikan kepastian hukum untuk sinergi yang lebih kuat antarbadan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Supratman dalam acara yang berlangsung di Kantor Kementerian Hukum Jakarta, Jumat . “NK dan PKS merupakan instrumen penting untuk memastikan kelancaran koordinasi antara Kementerian Hukum dengan mitra kerjanya. Dokumen kerja sama ini juga memberikan pedoman yang jelas sehingga setiap pihak dapat memberikan kontribusi yang nyata,” yakin Supratman.
KEMENTERIAN HUKUM KERJA SAMA DOKUMEN PKS NK SINERGITAS REKRUTURISASI
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kementerian Hukum Tandatangani MoU dengan 29 Kementerian dan LembagaKementerian Hukum menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan 29 kementerian dan lembaga negara untuk tahun 2025. Perubahan nomenklatur kementerian menjadi salah satu alasan utama penandatanganan ini. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, penandatanganan MoU antara kementerian dan lembaga ini bukan pertama kali, tetapi dilakukan penyempurnaan karena adanya perubahan nomenklatur.
Baca lebih lajut »
Kementerian Agama dan Kedutaan AS Tandatangani MoU PendidikanKementerian Agama dan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia menjalin kerjasama pendidikan melalui program beasiswa Fulbright.
Baca lebih lajut »
Kementerian Agama dan Kedutaan AS Tandatangani MoU untuk Peningkatan PendidikanKementerian Agama RI dan Kedutaan Besar Amerika Serikat menjalin kerjasama melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Kerjasama ini membuka peluang beasiswa Fulbright untuk santri, mahasiswa, dan dosen di lingkungan Kementerian Agama untuk melanjutkan studi di berbagai bidang di Amerika Serikat. Selain itu, MoU juga mencakup program pengiriman tenaga pengajar dari AS ke pesantren, serta pertukaran dosen dan penelitian bersama.
Baca lebih lajut »
10 K/L dengan Anggaran Belanja Terbesar Tahun 2025Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh kementerian atau lembaga (K/L). Dalam acara penyerahan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi, penghematan, dan pengurangan pemborosan dalam belanja negara. Berdasarkan Lampiran III Perpres 201/2024, 10 K/L dengan anggaran belanja tertinggi pada tahun 2025 adalah Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Badan Gizi Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Keuangan.
Baca lebih lajut »
Kementerian BUMN Perkuat Kolaborasi dengan 16 Kementerian dan 6 Badan StrategisKementerian BUMN secara aktif melanjutkan dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian dan badan strategis dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung misi Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran dan mencapai visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Baca lebih lajut »
Kementerian Hukum Luncurkan Transformasi DigitalKementerian Hukum meluncurkan transformasi digital dengan situs resmi sebagai portal layanan hukum berbasis digital untuk mempermudah masyarakat.
Baca lebih lajut »