Perppu Pemilu akan terbit sesuai jadwal yang sudah direncanakan pemerintah.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sudah selesai menyusun rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilu. Kementerian Dalam Negeri akan menyerahkan rancangan final Perppu tersebut kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.
Dia menjanjikan Perppu itu akan terbit sesuai jadwal yang sudah direncanakan pemerintah."Semuanya on the track dan on time," katanya. Namun, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia sempat mengatakan, terdapat lima isu utama yang akan dimuat dalam Perppu tersebut. Pertama, penambahan jumlah anggota DPR sebagai konsekuensi pembentukan sejumlah provinsi di Papua.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Syarat Baru Eks Napi Maju Caleg Diusulkan Masuk Perppu PemiluMomentum penyusunan rancangan Perppu Pemilu dinilai perlu dimanfaatkan untuk memasukkan putusan MK terbaru terkait syarat mantan napi yang ingin menjadi caleg agar lebih memberikan jaminan kepastian hukum. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Revisi UU Pemilu jangan sampai ganggu tahapan Pemilu 2024Di tengah tahapan Pemilihan Umum 2024 masih berlangsung, lahirlah empat daerah otonomi baru (DOB) di dua provinsi, Papua dan Papua Barat, sehingga jumlah ...
Baca lebih lajut »
Kemendagri Ungkap Gubernur Sulsel ASS Usulkan Pemberhentian Sekda ke JokowiKemendagri membenarkan Gubernur Sulsel Andi Sudirman telah mengirim surat pengusulan pemberhentian Sekda Sulsel Abdul Hayat Gani ke Presiden Jokowi. Via: detik_sulsel
Baca lebih lajut »
BIN dan Kemendagri Bangun Posko Pembuatan Data Kependudukan Korban Gempa Cianjur | merdeka.comPenerbitan dokumen kependudukan ini diprioritaskan bagi para penyintas penghuni tenda-tenda pengungsian yang dibangun BIN di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur.
Baca lebih lajut »
41 Pemda Belum Melakukan Validasi TPP ASNKemendagri menegaskan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP ASN harus disesuaikan dengan kemampuan pemda.
Baca lebih lajut »
Pemilu Masih Dua Tahun Lagi, Hoaks Politik Sudah MasifMasyarakat Antifitnah Indonesia menemukan 441 hoaks politik muncul sejak Januari-Oktober 2022. Hoaks banyak berisikan informasi fitnah yang menyerang figur potensial bakal capres dan penyelenggara pemilu. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »