Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta para kepala daerah untuk mengoreksi langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan, terutama di daerah dengan ...
Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin .
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan permintaan tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, di Jakarta, Senin. Sementara itu, sejumlah provinsi yang inflasinya masih tinggi, kata dia, adalah Gorontalo, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Papua Barat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kawal Musrenbang di Riau, Kemendagri Sebut Pentingnya Pembangunan Berbasis PartisipatifJPNN.com : Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya pembangunan berbasis partisipatif.
Baca lebih lajut »
Kemendagri dorong musrenbang sebagai wadah entaskan kemiskinan ekstremKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah provinsi (pemprov) untuk menjadikan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sebagai wadah ...
Baca lebih lajut »
PDIP Usul Pelibatan DPR dalam Penentuan Kementerian di Revisi UU Kementerian NegaraPDIP usulkan DPR dilibatkan dalam menentukan jumlah kementerian di revisi UU Kementerian Negara
Baca lebih lajut »
Baleg mulai kaji usulan jumlah kementerian dalam RUU KementerianBadan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai mengkaji terkait usulan perubahan jumlah kementerian dalam pembahasan Revisi Undang Undang (RUU) tentang perubahan atas ...
Baca lebih lajut »
Kementerian Dalam Negeri Taliban: Sedikitnya 153 Orang Tewas Akibat Banjir di AfghanistanKementerian Dalam Negeri Taliban melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat banjir bandang di Afghanistan utara meningkat menjadi 153 orang di tiga provinsi pada Sabtu (11/5). Namun, Program Pangan Dunia atau WFP mencatat jumlah korban dua kali lipat dari laporan resmi itu. WFP, yang...
Baca lebih lajut »
Muncul Usulan Baru Di Rapat Baleg DPR: Aturan Jumlah Kementerian Diubah, Diganti Sesuai Kebutuhan PresidenPasal 15 tentang jumlah keseluruhan kementerian, mengatur jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 kementerian
Baca lebih lajut »