Kemendagri & Kemenkeu Rapat di DPR soal RUU DKJ, Bahas Pengelolaan GBK-Monas

Indonesia Berita Berita

Kemendagri & Kemenkeu Rapat di DPR soal RUU DKJ, Bahas Pengelolaan GBK-Monas
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 detikfinance
  • ⏱ Reading Time:
  • 37 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 63%

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) rapat dengan Baleg DPR RI membahas RUU DKJ.

Senin, 18 Mar 2024 12:13 WIBKementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan Daerah membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Kekhususan Jakarta . Status pengelolaan aset seperti Gelora Bung Karno dan Monumen Nasional dibahas dalam kesempatan ini.

"Terkait aset ini kalau tidak masalah. Ini 561, pemerintah pusat menyerahkan kepemilikan dan pengelolaan kawasan GBK sementara pemerintah minta untuk dihapus. Kemarin sudah ada pertimbangannya namun demikian kami minta pemerintah untuk menjelaskan kembali. Silakan," ucap Supratman, Senin .Tito Ungkap Alasan Cianjur Masuk Wilayah Aglomerasi Jabodetabekjur

Rionald kemudian menuturkan bahwa pemerintah mengusulkan pasal itu dihapus dengan pertimbangan dalam UU Nomor 21 Tahun 2023, dinyatakan bahwa Barang Milik Negara yang sebelumnya digunakan oleh kementerian/lembaga di Jakarta akan dialihkan pengelolaannya ke Kementerian Keuangan, sehingga UU tidak menyatakan adanya pemindahan kepemilikan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

detikfinance /  🏆 18. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Indonesia Punya Dua Ibukota, Begini Kata Ketua Komisi IIIndonesia Punya Dua Ibukota, Begini Kata Ketua Komisi IIRepublik Indonesia kini memiliki dua ibukota, menyusul keluarnya RUU Daerah Khusus Jakarta yang merupakan RUU inisiatif DPR.Ketua Komisi II DPR,
Baca lebih lajut »

Komisi II DPR Tepis Isu Pembahasan Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ Demi Untungkan GibranKomisi II DPR Tepis Isu Pembahasan Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ Demi Untungkan GibranWakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan untuk menangani provinsi dengan berbagai permasalahannya memerlukan lintas menteri koordinator menko
Baca lebih lajut »

Anggota DPR AS Lagi Susun RUU buat Larang Operasional TikTokAnggota DPR AS Lagi Susun RUU buat Larang Operasional TikTokAnggota DPR AS sedang menyusun RUU untuk mengatur keberadaan TikTok di negaranya.
Baca lebih lajut »

DPRD DKI Desak Baleg DPR Percepat Perumusan Pembahasan RUU DKJDPRD DKI Desak Baleg DPR Percepat Perumusan Pembahasan RUU DKJDPRD Provinsi DKI Jakarta mendesak Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk mempercepat perumusan RUU DKJ.
Baca lebih lajut »

Hari Ini Baleg DPR Gelar Raker Bersama Mendagri Bahas RUU Daerah Khusus JakartaHari Ini Baleg DPR Gelar Raker Bersama Mendagri Bahas RUU Daerah Khusus JakartaAnggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengatakan bahwa rapat tersebut akan digelar pada pukul 10.00 WIB
Baca lebih lajut »

Baleg DPR RI Targetkan RUU DKJ Disahkan 4 April Sebelum Idul FitriBaleg DPR RI Targetkan RUU DKJ Disahkan 4 April Sebelum Idul FitriRANCANGAN Undang-undang RUU Daerah Khusus Jakarta DKJ ditargetkan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 4 April 2024 atau sebelum Idul Fitri
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-19 05:06:29