Anggota DPR AS sedang menyusun RUU untuk mengatur keberadaan TikTok di negaranya.
Rabu, 06 Mar 2024 09:12 WIBAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat sedang menyusun rancangan undang-undang untuk mengatur keberadaan media sosial TikTok di Negeri Paman Sam. Salah satunya adalah mengatur larangan TikTok beroperasi di AS.
Anggota DPR AS Mike Gallagher, mengatakan pihaknya memperkenalkan undang-undang tersebut untuk mengatasi masalah keamanan nasional karena pengguna TikTok di AS sangat dominan. Pemungutan suara untuk pengesahan RUU awal diperkirakan akan dilakukan pada besok, Kamis ."Ini adalah pesan saya kepada TikTok, putus dengan Partai Komunis China atau kehilangan akses ke pengguna anda di AS," kata Gallagher dikutip dari Reuters, Rabu .
Hal ini akan berlaku untuk aplikasi dengan lebih dari satu juta pengguna aktif tahunan, dan berada di bawah kendali saingan AS. Bahkan di dalamnya ada UMKM yang terancam karena mengandalkan aplikasi TikTok. TikTok pun menjamin bahwa pihaknya tidak akan membagikan data pengguna AS kepada pemerintah China.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Biden Segera Teken RUU Baru untuk Mengatur TikTokUndang-undang baru aplikasi berbagi video pendek TikTok di Amerika Serikat akan segera ditandatangani oleh Presiden Joe Biden.Biden menyampaikan hal tersebut
Baca lebih lajut »
Kongres AS Loloskan RUU Dorong Divestasi TikTokUpaya tim kampanye Presiden Joe Biden menjangkau calon pemilih muda menuai kontroversi, karena akhirnya menggunakan aplikasi ponsel yang justru dilarang di ponsel dinas pemerintah federal. Langkah timses Biden ini dinilai tak konsisten dengan kebijakan pemerintahnya sendiri soal TikTok.
Baca lebih lajut »
Biden Siap-siap Larang Tiktok di ASJoe Biden akan menandatangani RUU yang akan melarang operasionalisasi Tiktok di AS.
Baca lebih lajut »
Indonesia Punya Dua Ibukota, Begini Kata Ketua Komisi IIRepublik Indonesia kini memiliki dua ibukota, menyusul keluarnya RUU Daerah Khusus Jakarta yang merupakan RUU inisiatif DPR.Ketua Komisi II DPR,
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Tepis Isu Pembahasan Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ Demi Untungkan GibranWakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan untuk menangani provinsi dengan berbagai permasalahannya memerlukan lintas menteri koordinator menko
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Harap Pers Terus Ciptakan Demokrasi BermartabatRepublika Online - berita terkini, berita terbaru, berita hari ini, membahas isu politik, Dunia Islam dan peristiwa terhangat indonesia
Baca lebih lajut »