terdapat 107 kasus permasalahan hukum yang libatkan kepala daerah/wakil kepala daer
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri , Bahtiar menyebut banyak faktor yang menjadi penyebab meningkatnya jumlah kepala daerah yang terkena masalah korupsi. Dari data Kemendagri menunjukkan dalam kurun waktu 2014-2018, terdapat 107 kasus permasalahan hukum yang melibatkan kepala daerah/wakil kepala daerah.
Baca Juga Bahtiar menyebut salah satu faktor penyebabnya di antaranya proses pemilihan yang relatif mahal, serta sistem rekrutmen yang lebih mengedepankan elektabilitas dibandingkan integritas."Sistem rekrutmen pemimpin daerah yang lebih mengedepankan elektabilitas dan popularitas dibandingkan integritas dan kapasitas personal turut menjadi penyumbang yang besar hadirnya kepala daerah yang tersangkut masalah hukum," ujarnya.
Tak hanya itu, besarnya kekuasaan atau wewenang kepala daerah di antaranya pengelolaan APBD, pengangkatan pejabat , serta penerbitan surat-surat perizinan juga berpotensi memunculkan korupsi dan suap. Gaya hidup pemimpin yang berusia relatif muda dan juga konsumtif menjadi salah satu faktor penyebabnya."Gaya hidup pemimpin yang berusia relatif muda yang kadang kala bergaya dan konsumtif juga dapat menjadi pemicu munculnya perilaku korupsi. Persoalan integritas pemimpin muda menjadi hal yg perlu menjadi perhatian," kata Bahtiar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kepala Daerah di Jabar dan Jatim Paling Banyak Dijerat KPKKasus korupsi kepala daerah di Banten paling masif.
Baca lebih lajut »
119 Kepala Daerah Korupsi Diproses KPK, 2 dari SulselKomisi Pemberantasan Korupsi mencatat ada 119 kepala daerah yang tersandung kasus rasuah hingga 7 Oktober 2019, dimana dua di antaranya berasal dari Sulsel..
Baca lebih lajut »
Kapuspen Kemendagri: APBD Harus Anggarkan Dana Hibah untuk KPI DaerahKapuspen Kemendagri Bahtiar mendorong APBD menganggarkan dana hibah untuk KPI Daerah. KapuspenKemendagri
Baca lebih lajut »
Hakim MK Ragukan Efektivitas Jeda Politik bagi Eks KoruptorDalam persidangan, para pemohon ingin mendorong boleh saja calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri kembali.
Baca lebih lajut »
KPK Tangkap 7 Kepala Daerah Sepanjang Januari-Oktober 2019Hingga 7 Oktober 2019, KPK telah mengamankan tujuh kepala daerah dalam operasi tangkap tangan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca lebih lajut »
KPK Tetapkan Kabid Pengadaan BKD Subang Sebagai Tersangka GratifikasiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang Heri Tantan Sumaryana (HTS) sebagai tersangka suap dan gratifikasi. KabidPengadaanBKDSubang
Baca lebih lajut »