Kapuspen Kemendagri: APBD Harus Anggarkan Dana Hibah untuk KPI Daerah

Indonesia Berita Berita

Kapuspen Kemendagri: APBD Harus Anggarkan Dana Hibah untuk KPI Daerah
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 22 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 59%

Kapuspen Kemendagri Bahtiar mendorong APBD menganggarkan dana hibah untuk KPI Daerah. KapuspenKemendagri

jpnn.com- Kapuspen Kemendagri Bahtiar mendorong penguatan Komisi Penyiaran Indonesia . Menurutnya, KPI harus hidup di masyarakat layaknya pers yang berperan sebagai pilar keempat demokrasi.

Bahtiar yang juga menjabat sebagai Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum itu berpendapat, kehadiran KPI sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Tidak hanya mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, kehadiran KPI juga bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Mendagri: Pemda Bertanggungjawab Lestarikan BudayaMendagri: Pemda Bertanggungjawab Lestarikan BudayaPemerintah daerah agar mengalokasikan dana kemajuan kebudayaan di dalam APBD.
Baca lebih lajut »

Pemerintah Salurkan Dana Bantuan bagi Korban Gempa PaluPemerintah Salurkan Dana Bantuan bagi Korban Gempa PaluDalam waktu 7 hari, dana hibah diharapkan telah ditransfer ke rekening kas daerah
Baca lebih lajut »

Pemerintah Pusat Beri Bantuan Hibah Rp 1,9 T untuk SultengPemerintah Pusat Beri Bantuan Hibah Rp 1,9 T untuk SultengDana hibah ini untuk perbaikan bangunan terdampak gempa bumi di Sulteng.
Baca lebih lajut »

Modus Anggota DPRD dan Pemda Perjalanan Dinas ke JakartaModus Anggota DPRD dan Pemda Perjalanan Dinas ke JakartaKemendagri punya sistem pelayanan online tapi masih banyak pejabat daerah ke Jakarta
Baca lebih lajut »

Kemendagri pertanyakan UU Penyiaran yang tidak selaras dengan UU PemdaKemendagri pertanyakan UU Penyiaran yang tidak selaras dengan UU PemdaKepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bachtiar, mempertanyakan Undang-Undang (UU) Penyiaran yang dinilai tidak selaras ...
Baca lebih lajut »

Wapres Minta KPI Jaga Objektivitas PengawasanWapres Minta KPI Jaga Objektivitas PengawasanMenurut Kalla, KPI harus menjunjung independensi dalam pengawasannya, sehingga tidak memiliki kepentingan dengan pemilik modal.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-03 21:56:58