Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid meminta agar kemendagri kaji ulang memberikan akses data pribadi penduduk ke pinjol. Apalagi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi belum disahkan oleh DPR.
WAKIL Ketua MPR Jazilul Fawaid menekankan pentingnya perlindungan data pribadi tiap warga negara. Ia berharap pemerintah mengkaji ulang rencana kerja sama dengan perusahaan pinjaman daring atau pinjol. Menurut dia kerja sama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dengan perusahaan Pinjol merupakan hal sah-sah saja namun harus bisa dipertanggungjawabkan dan menguntungkan masyarakat."Asal pemerintah tanggungjawab itu tidak ada masalah.
Dia meminta Kementerian Dalam Negeri mematuhi aturan agar tidak sembarangan memberi akses data pribadi masyarakat dengan mengacu pada UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Di dalam peraturan itu ada pembatasan akses data pribadi yang hanya boleh dibagikan atas persetujuan pribadi."Data pribadi itu menyangkut hak privasi warga negara yang harus dilindungi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemendagri Beri Akses Data ke Pinjol, DPR: Belum Ada Regulasi Perlindungan DataAnggota Komisi I DPR Sukamta menyoroti langkah Ditjen Dukcapil Kemendagri yang memberikan akses data kependudukan kepada...
Baca lebih lajut »
Kemendagri Beberkan Cara Pinjol Akses Data PendudukKemendagri beri penjelasan bagaimana akses data penduduk yang diberikan pada perusahaan keuangan termasuk pinjol.
Baca lebih lajut »
DPR Pertanyakan Kemendagri Beri Akses Data ke Pinjaman OnlineMeski UU Adminduk tahun 2006 yang sudah direvisi tahun 2013 memperbolehkan pengguna termasuk swasta untuk mengakses data kependudukan, undang-undang tentang PDP-nya belum ada.
Baca lebih lajut »
Sandiaga Uno: Jakarta Harus Ambil Kebijakan Berbasis Data |Republika OnlineJika data menunjukkan kasus Corona meningkat, maka relaksasi perlu diperketat.
Baca lebih lajut »
Penyaluran Bansos Diperpanjang, Pemda Diminta Validasi Ulang DataMenteri Sosial Juliari P. Batubara meminta pemerintah daerah memverifikasi dan memvalidasi ulang data penerima bansos. Juliari berharap pemda turun langsung ke lapangan untuk mengecek keabsahan data.
Baca lebih lajut »