Menteri Sosial Juliari P. Batubara meminta pemerintah daerah memverifikasi dan memvalidasi ulang data penerima bansos. Juliari berharap pemda turun langsung ke lapangan untuk mengecek keabsahan data.
PEMERINTAH memutuskan untuk memperpanjang waktu penyaluran bantuan sosial hingga Desember 2020. Namun, besaran bansos akan turun dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan mulai Juli 2020.
Untuk itu, "Kalau misalnya data daerah A, dari 100 data yang dikirim, 30 itu dari DTKS Kemensos, itu tidak perlu diverifikasi ulang karena kami jamin kelayakan dari penerima. Namun yang 70 yang mungkin dari usulan mereka itu yang kami minta verifikasi," jelas Mensos dalam diskusi virtual dengan wartawan, Jumat .
"Penerimanya diharapkan tidak berubah karena tentunya akan memberikan pekerjaan tambahan lagi sehingga membuat penyalurannya mungkin terlambat," imbuhnya. Tak lupa, Mensos berpesan agar protokol kesehatan pada penyaluran gelombang berikutnya tetap diperhatikan. "Misal, saya minta di PT Pos untuk mengurangi desakan dalam antrean, dibuka jam operasionalnya sampai malam, dan menambah outlet pelayanan," pungkasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bansos Covid-19 Diperpanjang, Pemda Diminta Verifikasi dan Validasi DataKemsos meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan verifikasi dan validasi data penerima ke lapangan sehingga tepat sasaran.
Baca lebih lajut »
Mensos Pastikan Mekanisme Penyaluran Bansos Sesuai Prinsip AkuntabilitasMenteri Sosial Juliari P. Batubara memastikan program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat dampak pandemi Covid-19 mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. Kemensos
Baca lebih lajut »
Bappenas Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Data dalam Penyaluran BansosSuharso mengatakan pemuktahiran dan sinkronisasi data antar berbagai sektor maupun lembaga pemerintahan belum maksimal dalam menentukan calon penerima manfaat.
Baca lebih lajut »
Awasi Penyaluran Bantuan Sosial, KPK Buat Aplikasi Jaga BansosSalah satu yang disorot KPK berkaitan dengan bantuan sosial yaitu tdak tepat sasaran dalam pendistribusian bantuan.
Baca lebih lajut »
Kejati Kepri Selidiki Penyaluran Bansos Tahap II Pemkot BatamEmpat pejabat Pemkot Batam dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam dan Dinas Sosial dipanggil Kejati Kepri soal bansos.
Baca lebih lajut »
KPK Monitor Pembagian Bansos Covid-19 di BantenPemda Banten mengalokasikan anggaran percepatan penanganan Covid-19 total sebesar Rp 2,9 triliun.
Baca lebih lajut »