Kemendagri menyelenggarakan Rapat Monitoring dalam rangka tindak lanjut pemberian keringanan PKB dan BBNKB.
Kemendagri menyelenggarakan Rapat Monitoring dalam rangka tindak lanjut pemberian keringanan pengurangan atas pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor , opsen PKB dan opsen BBNKB .Tinjau Pasar Induk Tanah Tinggi, Mendagri: Inflasi Terkendali, Daya Beli Masyarakat Masih Terjaga
“Pada tanggal 5 Januari 2025 dan telah berlakunya opsen, terhadap hak dan kewajiban wajib pajak yang belum diselesaikan, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,” kata Maurits.
“Kemudian, menetapkan Keputusan Gubernur mengenai pemberian keringanan dan/atau pengurangan dasar pengenaan PKB, BBNKB, Opsen pKB dan Opsen BBNKB, paling lambat pada tanggal 2 Januai 2025,” sambungnya. Warga Negara Asing asal Korea Selatan, sempat dikabarkan hilang saat mendaki Gunung Agung ditemukan meninggal dunia. Tim SAR Gabungan menemukan Kyung Dam Oh , d
Witiarso Utomo, Bupati Jepara terpilih, mendadak viral setelah sebuah video menunjukkan dirinya berada di dalam mobil mewah Lamborghini berwarna merah.Insiden penembakan terhadap bos rental mobil, Ilyas Abdurahman terjadi di Rest Area KM 45 Tol Jakarta-Merak, Tangerang, Banten, pada Kamis 2 Januari 2025.Kasus penembakan yang terjadi di Rest Area Tol Tangerang-Merak yang diduga libatkan ‘Anggota’ jadi sorotan pemaca Kanal News VIVA, Kamis, 2 Januari 2025.
Bbnkb Pkb Opsen Pajak Jakarta Viva
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemendagri Pantau Pelaksanaan Keringanan PKB dan BBNKBKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat monitoring untuk menindaklanjuti pemberian keringanan terhadap penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Kebijakan ini berlaku mulai 5 Januari 2025, dan meminta para wajib pajak menyelesaikan kewajiban mereka sesuai peraturan perundang-undangan sebelum UU Nomor 1 Tahun 2022.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Apresiasi Rakor Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah, Minta Mendagri TeruskanPresiden Prabowo Subianto mengapresiasi Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Puji Rakor Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah, Minta Mendagri TeruskanPresiden Prabowo Subianto mengapresiasi Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Baca lebih lajut »
Kemendagri Klaim 19 ASN Pelanggar Netralitas dalam Pilkada 2024 Telah DihukumKementerian Dalam Negeri Syarmadani menjelaskan bahwa sebanyak 19 aparatur sipil negara (ASN) pelanggar netralitas Pilkada 2024 telah diberikan hukuman.
Baca lebih lajut »
Kemendagri soroti digitalisasi pemilu dalam Renstra BSKDN 2025-2029Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti digitalisasi pemilihan umum (pemilu) agar pelaksanaan ke depan dapat hemat, efisien, dan transparan, dalam ...
Baca lebih lajut »
Kemendagri Butuh Masukan Publik dalam Penentuan Sistem PilkadaWamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan Kemendagri tidak terburu-buru dalam menentukan sistem pilkada dan membutuhkan masukan publik.
Baca lebih lajut »