Kemendagri Butuh Masukan Publik dalam Penentuan Sistem Pilkada

Politik Berita

Kemendagri Butuh Masukan Publik dalam Penentuan Sistem Pilkada
PilkadaSistem PilkadaKementerian Dalam Negeri
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 13 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 25%
  • Publisher: 78%

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan Kemendagri tidak terburu-buru dalam menentukan sistem pilkada dan membutuhkan masukan publik.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak akan terburu-buru dalam menentukan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). Ia mengatakan bahwa semakin cepat ditentukan sistem pilkada , semakin baik karena akan berdampak pada waktu persiapan. Oleh karena itu, Kemendagri membutuhkan masukan dari publik dalam penentuan sistem pilkada , termasuk dari kampus, peneliti, LSM, NGO, partai politik, dan DPR RI.

Sementara itu, terkait kekhawatiran masyarakat tentang kemunduran jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, Bima Arya menegaskan bahwa setiap opsi memiliki plus minus. Ia menyatakan bahwa Kemendagri akan membahas semua opsi secara bersama-sama

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Pilkada Sistem Pilkada Kementerian Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Masukan Publik

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Wamendagri Bima Tegaskan Komitmen Kemendagri Tingkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2024Wamendagri Bima Tegaskan Komitmen Kemendagri Tingkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2024Kemendagri Bima Arya menegaskan komitmen Kemendagri dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024.
Baca lebih lajut »

Kemendagri targetkan masyarakat marginal menikmati DPIKemendagri targetkan masyarakat marginal menikmati DPIKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan masyarakat marginal dapat menikmati digital public infrastructure (DPI) atau infrastruktur publik ...
Baca lebih lajut »

Kemendagri: Budaya melayani jadi kunci kualitas pelayanan publikKemendagri: Budaya melayani jadi kunci kualitas pelayanan publikPlt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan budaya melayani menjadi kunci penting dalam menjaga kualitas ...
Baca lebih lajut »

Kemendagri adakan rakornas untuk perkuat infrastruktur publik digitalKemendagri adakan rakornas untuk perkuat infrastruktur publik digitalKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan rapat koordinasi nasional (rakornas) kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dengan lembaga pusat untuk ...
Baca lebih lajut »

Wamendagri Sebut Pemerintah Butuh Pelayan Publik Berkompetensi dan Berkarakter: Tantangan Kita ke DepanWamendagri Sebut Pemerintah Butuh Pelayan Publik Berkompetensi dan Berkarakter: Tantangan Kita ke DepanBerita Wamendagri Sebut Pemerintah Butuh Pelayan Publik Berkompetensi dan Berkarakter: Tantangan Kita ke Depan terbaru hari ini 2024-11-23 08:26:06 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Kebohongan Publik atau Pembohongan Publik?Kebohongan Publik atau Pembohongan Publik?Frasa ”kebohongan publik” sering digunakan dengan makna yang keliru. Bagaimana dengan ”pembohongan publik”?
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-21 04:23:04