Untuk mewujudkannya, diperlukan penunjukan integrator data atau satu lembaga yang bisa memverifikasi bahwa bantuan tepat sasaran.
Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi sepakat bahwa Nomor Induk Kependudukan merupakan instrumen utama dalam pemberian bantuan sosial dan subsidi.
"Penerima subsidi pupuk misalnya, tidak akan menerima bantuan Kredit Usaha Rakyat. Begitu juga penerima bantuan subsidi listrik bukan termasuk penerima Bantuan Langsung Tunai. Hal ini bisa terjadi jika semuanya tampak di big data base kependudukan Dukcapil," jelas dia. Setidaknya terdapat delapan jenis bantuan sosial yang digulirkan pemerintah ke masyarakat yang terdampak Covid-19.
2 dari 3 halamanBahas Utilisasi NIKDeputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menambahkan, pihaknya mendukung penuh niatan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk menjadi integrator data. Saat ini tercatat sudah 2.095 lembaga yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil dalam mengakses data kependudukan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemendagri-KPK Sepakat Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIKKemendagri dan KPK sepakat nomor induk kependudukan (NIK) yang dikelola oleh Kemendagri merupakan instrumen utama dalam...
Baca lebih lajut »
KPK-Kemendagri Sepakat Penerima Bansos Harus Berbasis NIK |Republika OnlineKemendagri dan KPK sepakat menjadikan NIK sebagai instrumen utama pemberian bansos.
Baca lebih lajut »
Dewas bahas laporan dugaan pelanggaran kode etik Deputi Penindakan KPKMAKI telah menyampaikan surat kepada Dewas KPK berupa laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Karyoto dalam memberikan rilis OTT di Kemendikbud pada 20 Mei 2020. KPKUpdate KPK
Baca lebih lajut »
KPK Ajak Semangat Cegah Korupsi, Netizen Sindir Harun MasikuWarganet kembali menyinggung nasib hukuman terhadap politikus PDIP Harun Masiku usai KPK berkicau untuk mengajak semangat cegah korupsi.
Baca lebih lajut »
Dewas KPK Terima 92 Laporan Dugaan Pelanggaran Etik |Republika OnlineDewas KPK terima 92 laporan dugaan pelanggaran etik.pimpinan maupun pegawai KPK
Baca lebih lajut »
Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait PenindakanDewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan kinerjanya selama kurang lebih lima bulan menjabat.
Baca lebih lajut »