JPNN.com : Dalam Permendagri ini, pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masjid.
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia memiliki jumlah masjid terbanyak di dunia, yang umumnya dibangun dan dikelola masyarakat. Wakil Menteri Agama , Saiful Rahmat Dasuki, berharap Kementerian Dalam Negeri membuat regulasi alokasi anggaran APBD untuk bantuan masjid, takmir, marbot masjid di daerah, serta rumah-rumah ibadat agama lain.
Baca Juga:“Barangkali Kemendagri bisa memberi afirmasi dengan membuat regulasi bagi Pemda yang mewajibkan pengalokasian anggaran APBD untuk bantuan masjid, takmir, dan marbot asjid di daerah,” ujarnya mewakili Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dalam kegiatan Sarasehan Kemasjidan dan Lokakarya Nasional BKM bertajuk ‘Menata Regulasi Kemasjidan untuk Masjid Profesional, Moderat, Berdaya’ di Jakarta, Rabu .
Wamenag mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara Kemenag dan Kemendagri dalam memberdayakan masjid-masjid di daerah. Dia menjelaskan upaya tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memfasilitasi kebutuhan ibadah masyarakat serta mendukung pengelolaan dan pengembangan masjid. Baca Juga:“Kolaborasi Kemenag dan Kemendagri sangat strategis dalam ikhtiar memberdayakan masjid-masjid di daerah,” ungkapnya.
Kemenag Kemendagri Permendagri Jakarta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wamenag Saiful Rahmat Usulkan Alokasi APBD untuk Bantuan MasjidWamenag mengakui, jumlah bantuan dana stimulan dari pemerintah pusat dan daerah masih belum memadai. Selain itu, peningkatan kompetensi takmir masjid juga belum merata.
Baca lebih lajut »
Kemenag Minta Ada Alokasi Anggaran di APBD Untuk Bantuan MasjidJumlah masjid di Indonesia, adalah yang terbanyak di dunia. Kebanyakan masjid-masjid itu dibangun serta dikelola sendiri oleh masyarakat. Negara diminta ikut membantunya.
Baca lebih lajut »
Soal Alokasi Tambahan Kuota Haji, Ini Penjelasan KemenagTambahan kuota 20.000 mendapat persetujuan dari Kementerian Haji dan Umrah Saudi pada 8 Januari 2024, dengan alokasi 10.000 untuk haji khusus dan 10.000 reguler.
Baca lebih lajut »
Soal Alokasi Tambahan Kuota Haji 2024, Kemenag Bantah Ada Jual BeliIsu alokasi tambahan kuota haji 1445 H/2024 M mencuat seiring dibentuknya Panitia Khusus Hak Angket Haji oleh DPR RI.
Baca lebih lajut »
Dipersoalkan Pansus Haji DPR, Begini Penjelasan Kemenag Soal Alokasi Kuota TambahanKemenag menghormati Pansus Haji yang dibentuk DPR untuk menyoroti sejumlah permasalahan penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M.
Baca lebih lajut »
Soal Alokasi Fifty-fifty Tambahan Kuota Haji, Ini Penjelasan KemenagKemenag jawab isu alokasi fifty-fifty tambahan kuota haji 2024.
Baca lebih lajut »