Kelompok hak-hak minoritas terbesar di Bangladesh, Kamis (30/1) menuduh pemerintah sementara negara itu gagal melindungi agama dan etnis minoritas dari serangan dan pelecehan – sebuah klaim yang dibantah oleh pemerintah.
Para pemimpin Dewan Persatuan Hindu Buddha Kristen Bangladesh, kelompok pembela hak-hak minoritas terbesar di negara itu, dalam konferensi pers di Dhaka, Bangladesh, Kamis, 30 Januari 2025. Lihat komentarKelompok hak-hak minoritas terbesar di Bangladesh, Kamis menuduh pemerintah sementara negara itu gagal melindungi agama dan etnis minoritas dari serangan dan pelecehan – sebuah klaim yang dibantah oleh pemerintah.
Dewan Persatuan Kristen-Hindu-Budha Bangladesh sebelumnya mengatakan antara tanggal 4-20 Agustus lalu telah terjadi 2.010 insiden kekerasan komunal di seluruh negara berpenduduk mayoritas Muslim itu.Pemerintah pimpinan Yunus menyangkal klaim itu dengan mengatakan sebagian besar insiden justru disebabkan oleh “alasan politik” dan bukan isu komunal.
Ditambahkan, insiden-insiden yang terjadi itu juga mencakup pembakaran, vandalisme, penjarahan dan pengambilalihan secara paksa sejumlah properti dan bisnis. Lebih jauh dewan itu mengatakan kelompok-kelompok minoritas telah menjadi sasaran secara sistematis, dan menyerukan pembebasan seorang pemimpin Hindu yang dipenjara.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kelompok HAM Kecam Kondisi Mengerikan di Penjara Bawah Tanah IsraelPendirian penjara bawah tanah oleh Israel menunjukkan bahwa penjara dan tempat penahanan Israel dirancang untuk menyiksa tahanan Palestina
Baca lebih lajut »
Kelompok HAM: Aturan ASN Boleh Berpoligami Bertentangan dengan Prinsip Kesetaraan GenderKomnas Perempuan dan Amnesty Internasional Indonesia menyayangkan peraturan yang membolehkan ASN berpoligami.
Baca lebih lajut »
Menteri HAM: Butuh Lebih Banyak Kader yang Memahami HAMMenteri HAM Natalius Pigai mendorong terciptanya kader HAM yang dapat menjadi duta HAM. Pernyataan ini disampaikan saat menerima audiensi dari jajaran DPP Perkumpulan Alumni Margawasiswa Republik Indonesia (PATRIA). PATRIA menyatakan dukungannya terhadap program Kementerian HAM dan berencana untuk melakukan sosialisasi HAM di 80 ribu desa/kelurahan di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Kemensos dan Ham Jamin Upaya Perlindungan bagi Korban HAM dan DisabilitasKementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan memastikan pemenuhan hak jaminan sosial terhadap korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu, korban konflik, serta para penyandang disabilitas termasuk korban konflik di Timor Leste. Kolaborasi kedua kementerian ini akan dilakukan dalam pemberian akses jaminan sosial tersebut.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Dorong Perlindungan HAM Petugas Pemilu di Masa MendatangKomnas HAM mendesak agar penyelenggaraan pemilu di masa depan lebih memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi para penyelenggara pemilu, yang terdampak oleh beban kerja berat dan risiko kesehatan.
Baca lebih lajut »
PBNU dan Kementerian HAM Kolaborasi Penguatan HAM di Lingkungan PendidikanPBNU dan Kementerian HAM menjalin kolaborasi untuk memperkuat dan mengedukasi HAM di lingkungan pendidikan yang berada di bawah naungan NU seperti pesantren, sekolah, hingga perguruan tinggi.
Baca lebih lajut »