Pembahasan rencana pembentukan tiga provinsi baru di Papua terus berlanjut. Sebagai wilayah baru, ketiganya membutuhkan keberadaan Aparatur Sipil Negara. Sejumlah pihak khawatir posisi tersebut akan didominasi oleh bukan Orang Asli Papua (OAP).
Menyusul keluarnya Peraturan Pemerintah No. 106/2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menggulirkan wacana penerimaan pegawai negeri sipil di tiga provinsi baru tersebut.
“Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 itu kan mengamanatkan kita membuat Perdasi dan Perdasus. Nah, ini kan kita belum mengerjakan. Di dalam PP 106/2021 itu juga memerintahkan untuk kita melakukan penyiapan regulasi terkait dengan kepegawaian. Ini kan kita juga belum mengerjakan,” kata Gobai, pada diskusi pemekaran Papua yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional, pada Kamis .
Dia mengingatkan, persoalan kepegawaian di Papua cukup kompleks dan sangat berbeda dengan wilayah lain. Gobai memberi contoh, masalah yang belum selesai adalah pengangkatan ribuan pegawai honorer yang menggantung. Di sektor pendidikan, data menunjukkan Papua membutuhkan 33.000 guru. Namun, daerah tidak memiliki kewenangan untuk membuka perguruan tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga pendidik tersebut.
“Dan itu juga menjadi kecemasan kita. Ketika ini dimekarkan, kemudian menjadi pertanyaan SDM yang duduk di dalam birokrasi yang menjalankannya administrasi dan teknokrasi di dalam pemerintahan itu kemudian siapa,” kata Riris.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Status MRP sebagai Lembaga Negara Diragukan Ahli Presiden, Alasannya Timbulkan Perdebatan Panas - Tribun-papua.comDalam sidang yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) itu beragendakan mendengarkan keterangan ahli dari Presiden dan DPR RI.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPR Papua: Pemerintah Pusat Memaksakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru - Tribun-papua.comPadahal, penolakan daerah otonomi baru sudah dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Baca lebih lajut »
Presiden terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana BogorPresiden terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang mewakili rombongan dalam keterangannya mengatakan pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »
Tiga ASN di Bantaeng Sulsel Ditangkap saat Pesta Sabu | merdeka.comSatuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bantaeng menangkap tiga orang aparatur sipil negara (ASN) , Rabu (11/5). Ketiganya diduga tengah pesta narkoba jenis sabu.
Baca lebih lajut »
Plt Wali Kota Pematangsiantar Minta ASN Berperan Aktif Sosialisasi 3 M Plus Cegah DBDKasus DBD di Kota Pematangsiantar mengalami peningkatan sejak Januari 2022 hingga April 2022.
Baca lebih lajut »
Tiga ASN di Kabupaten Bantaeng Kepergok Nyabu - Tribunnews.comPolisi juga mengamankan satu buah pireks kaca milik tersangka SSD, dua buah korek gas milik tersangka SSD, satu batang pipet bentuk L milik SSD
Baca lebih lajut »