KEJAKSAAN Agung menunda proses hukum calon kepala daerah cakada dalam Pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024
"Kita menjaga objektivitas dari proses berjalannya demokrasi. Supaya tidak ada black campaign, supaya tidak ada satu calon yang menjadikan isu itu menjadi satu isu untuk menjatuhkan calon yang lain," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di Badan Diklat Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin .
Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan memorandum yang meminta seluruh jajaran khususnya bidang intelijen dan tindak pidana khusus di seluruh Indonesia, agar penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati.
Hal itu dilakukan guna mengantisipasi digunakannya proses penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, Jaksa Agung juga meminta jajaran intelijen mengoptimalisasi perannya dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kejagung: Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Bukan untuk Lindungi KejahatanKejagung menyatakan, Memorandum Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait Optimalisasi Penegakan Hukum dan Meminimalisasi Dampak Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 masih berlaku.
Baca lebih lajut »
Kejagung Tegaskan Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Bukan untuk Lindungi KejahatanSaya mau tegaskan, yang pertama bahwa bukan dimaksudkan akan melindungi kejahatan
Baca lebih lajut »
Kejagung: Penundaan proses hukum di pilkada bukan lindungi kejahatanKejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa instruksi Jaksa Agung soal penundaan proses hukum calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2024, bukan untuk ...
Baca lebih lajut »
Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Dinilai PolitisKEBIJAKAN menunda proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap calon kepala daerah peserta Pilkada 2024 dinilai politis
Baca lebih lajut »
Cegah Kriminalisasi, Kejagung Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Peserta Pilkada 2024Kejaksaan Agung menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada serentak 2024.
Baca lebih lajut »
Jokowi Lantik Kepala BPOM, Kepala Badan Gizi Nasional, dan Kepala Kantor Komunikasi KepresidenanPresiden Jokowi melantik tiga kepala badan baru di kabinetnya. Mereka adalah, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Kepala Badan Gizi Nasional.
Baca lebih lajut »