Artikel ini membahas kebijakan Presiden Trump yang dianggap ekstrem terhadap Palestina dan dunia Islam, termasuk larangan masuk bagi warga negara Muslim, pencabutan larangan ekspor bom ke Israel, dan dukungan terhadap serangan IDF di Gaza dan Tepi Barat.
Setelah dilantik, Presiden Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang warga dari negara-negara berpenduduk mayoritas muslim memasuki Amerika Serikat. Alasannya, budaya Islam dianggap tidak cocok dengan budaya Amerika. Bahkan, muslim yang menunjukkan sikap pro Palestina harus dideportasi, kendati mereka memiliki izin tinggal. Mahasiswa Palestina juga harus diusir dari AS. Tak kurang mengejutkan, Trump mencabut larangan mengekspor bom seberat 2.
000 pon kepada Israel yang diberlakukan oleh pendahulunya. Kebijakan Trump ini lebih keras daripada kebijakannya di periode pertama pemerintahan (2017-2021). Waktu itu, ia melarang warga dari enam negara berpenduduk mayoritas muslim memasuki AS, mengakui Yerusalem Timur tempat bercokolnya Masjid al-Aqsa sebagai milik Israel, dan menghentikan bantuan kepada Badan PBB Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA). Kini, ia memperluas penghentian bantuan sosial terhadap dunia, yang akan berdampak besar pada negara-negara Islam miskin dan sedang berkonflik. Hilangnya bantuan AS dapat mendestabilisasi dunia Islam. Trump terlupa bahwa kemenangannya dalam pemilu AS disumbangkan oleh komunitas muslim yang kecewa terhadap kebijakan pro-Israel yang ditunjukkan oleh lawannya, Kamala Harris. Dan dunia Islam, khususnya, memuji Trump karena mengira ia menekan Netanyahu untuk mengadakan gencatan senjata imbalan Hamas membebaskan seluruh sandera Yahudi yang tersisa. Namun, gencatan senjata tersebut tidak diniatkan untuk menyelesaikan isu Palestina secara tuntas dengan Palestina memiliki negara. Gencatan senjata ini pun rapuh karena tidak ada klausul tertulis yang melarang Israel menyerang Hamas kembali setelah fase pertama terlewati. Tak mengherankan jika Netanyahu menyatakan Israel akan melanjutkan perang sampai Hamas dihancurkan. Tujuannya, mempertahankan pemerintahan koalisi setelah Partai Zionis Religius pimpinan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengancam akan juga mundur dari pemerintahan kalau Netanyahu tidak melanjutkan perang di fase kedua. Adapun Partai Kekuatan Yahudi pimpinan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir telah lebih dahulu mengundurkan diri. Dalam situasi ini, Trump justru mencabut sanksi yang diterapkan Biden terhadap kelompok-kelompok ekstrem Yahudi yang menyerang warga Palestina di Tepi Barat untuk merampas tanah mereka. Bahkan, IDF mengintensifkan operasi yang menyerupai genosida di Gaza guna menganeksasi Tepi Barat, dan Trump mendukungnya. Apa yang dilakukan Netanyahu-Trump tidak bisa dilepaskan dari kekalahan Israel di Gaza. Toh, tujuan perang mereka melumatkan Hamas dan membebaskan sandera melalui jalan militer tidak tercapai. Kehendak untuk menguasai Gaza dengan menempatkan IDF di Koridor Philadelphia antara Gaza dan Sinai (Mesir) dan Koridor Netzarim yang memisahkan Gaza utara dan selatan juga buyar. Ini yang menjelaskan mengapa Ben-Gvir mundur. Kalau nanti Smotrich juga mundur, pemerintahan Netanyahu akan runtuh dan karier politiknya berakhir. Bahkan, reputasi badan intelijen Mossad dan supremasi IDF sebagai kekuatan di kawasan yang tak tertandingi luntur seketika. Kegagalan Mossad terlihat mencolok ketika pada 7 Oktober 2023 Hamas berhasil menerjang Israel selatan. Kendati dibantu CIA sejak awal perang, Mossad tak mampu melacak keberadaan sandera. Juga ketidakmampuan IDF menundukkan Hamas. Padahal Hamas punya keterbatasan yang sempurna. Perlu diingat bahwa Israel pernah berperang sebanyak empat kali dengan gabungan beberapa negara Arab sekaligus. Bahkan, perang 1967 hanya berlangsung enam hari dengan Israel berhasil mencaplok Sinai (Mesir), Tepi Barat (Yordania), dan Dataran Tinggi Golan (Suriah). Dalam menghadapi Hamas, IDF harus berperang selama 15 bulan tanpa kemenangan. Sebaliknya, reputasi IDF berantakan. Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) menyatakan Israel telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. ICC bahkan mengeluarkan surat perintah penangkapan. Kehancuran reputasi IDF juga diperlihatkan di Libanon. Kendati Hizbullah terpukul hebat, Israel tidak memenangi perang. Tidak heran, kendati telah melampaui tenggat 27 Januari, IDF masih menyerang Libanon selatan dengan persetujuan Trump. Netanyahu hendak membentuk kembali lanskap politik dan militer di Libanon, dengan memastikan Hizbullah tak lagi menjadi ancaman di masa depan dan kelompok pro Iran itu juga kehilangan peran menentukan dalam perpolitikan Libanon. Semua ini hanya menegaskan IDF kehilangan kepercayaan diri pada kemampuan mengendalikan lawannya. Padahal, eksistensi Israel bergantung pada postur militernya yang digdaya sebagai fakto
Trump Palestina Israel Muslim Bantuan AS Hamas IDF Netanyahu Mossad Perang Konflik Gencatan Senjata
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dubes Palestina: Indonesia, Komunitas Internasional Harus Dukung Perjuangan PalestinaDuta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair al-Shun, menegaskan pentingnya solidaritas internasional dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina melawan agresi Israel.
Baca lebih lajut »
Lebih dari 46.000 Warga Palestina Tewas dalam Perang Israel-PalestinaKementerian Kesehatan Palestina melaporkan lebih dari 46.000 warga Palestina tewas dalam perang yang telah berlangsung selama 15 bulan. Meskipun ada harapan untuk gencatan senjata dan pembebasan sandera, situasi di Gaza tetap mengerikan.
Baca lebih lajut »
Gencatan Senjata Palestina-Israel: Kemenangan Bagi Kemanusiaan dan Babak Baru Perjuangan PalestinaWamenlu RI Anis Matta mengapresiasi gencatan senjata antara Palestina dan Israel sebagai kemenangan bagi keadilan dan kemanusiaan. Ia mendorong dukungan untuk pembangunan kembali Gaza dan menuntut pertanggungjawaban Israel atas genosida di Gaza.
Baca lebih lajut »
Geliat Ekonomi 100 Hari Prabowo-Gibran, Puas?Benarkah kebijakan-kebijakan baru di era Prabowo-Gibran dapat mencerminkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen?
Baca lebih lajut »
Masih Remaja, Barron Trump Kantongi Kekayaan Rp 1.300 TriliunBarron William Trump anak termuda Presiden Donald Trump dengan Melania Trump menjadi banyak diperbincangkan dunia.
Baca lebih lajut »
Kasus Importasi Gula, Pakar Bersuara soal Kebijakan Publik dalam Bayang Tindak Pidana KorupsiMenurut dia, kebijakan publik harus dinilai pada saat kebijakan itu dilaksanakan
Baca lebih lajut »