Seyogianya penuntasan Rencana Aksi Program Reforma Agraria menjadi salah satu program prioritas pemerintahan baru.
”Terlebih, terlepas dari kebijakan-kebijakan yang mengesankan, terdapat juga kurangnya komitmen sejati yang berorientasi ke depan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial . Akibatnya, sebagian besar umat manusia terpinggirkan tanpa sarana untuk menjalani hidup yang bermartabat dan tanpa perlindungan dari ketimpangan sosial yang serius dan bertumbuh, yang memicu konflik-konflik yang parah,” demikian ungkap Paus.
Sejak berlakunya UU No 11/2020 yang ditegaskan kembali dengan UU No 6/2023 tentang Cipta Kerja , kebijakan pertanahan kian menjauh dari prinsip keadilan sosial. UUPA disikapi secara mendua: diadopsi atau disimpangi, disesuaikan dengan kepentingan pemerintah, dengan segala dampaknya. PSN itu memperoleh berbagai kemudahan dan penyediaan tanahnya dapat ditempuh melalui berbagai alternatif. PSN yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha dalam berbagai kasus menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat terdampak. Selain itu, memunculkan konflik di implementasinya, yang dalam beberapa kasus berpotensi melanggar HAM.
Pemerintah menyiapkan dana Rp 140 miliar untuk ganti rugi pembangunan jalan tol, pengendalian banjir Sepaku, dan pembangunan Masjid Negara. Jika dihitung, rata-rata harga tanah sekitar Rp 6.700 per meter persegi. Hak atas pembangunan sebagai HAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik; dan bahwa negara wajib merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun orang perseorangan.
Kelambanan implementasi Perpres RA itu mestinya tidak terjadi jika dipahami bahwa RA merupakan program strategis nasional dan harus dipercepat implementasinya dalam rangka mewujudkan ekonomi berkeadilan.
Analisis Proyek Strategis Nasional Keadilan Sosial Maria Sw Sumardjono Kebijakan Pertanahan Sdgs SDG11-Kota Dan Pemukiman Yang Berkelanjutan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Reformasi Pidana AdministrasiSangat perlu mengadopsi nilai-nilai keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif dalam KUHP baru.
Baca lebih lajut »
Prabowo Ingin Wujudkan Ekonomi Keadilan SosialDalam kesempatan itu Prabowo juga mengajak para buruh untuk menyadari situasi dunia yang tidak cukup baik dan penuh dinamika
Baca lebih lajut »
Kunjungan Paus ke Papua Nugini Akan Membahas Isu Keadilan SosialTema lain yang mungkin dibahas adalah ekosistem negara yang rapuh, sumber daya alamnya yang berisiko dieksploitasi, dan perubahan iklim.
Baca lebih lajut »
6 Makna Sila ke-5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat IndonesiaPancasila digali dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa terutama oleh Soekarno dalam rangka membentuk landasan filosofis yang kuat untuk negara yang baru merdeka
Baca lebih lajut »
Paus Fransiskus Puji Pembukaan Konstitusi Indonesia: Dua Kali Merujuk Keadilan SosialPaus Fransiskus memuji pembukaan konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 yang menenkan tentang keadilan sosial.
Baca lebih lajut »
Gema Pesan Perdamaian dan Keadilan Sosial oleh Paus Fransiskus, dari Istana ke Masyarakat IndonesiaSetelah 35 tahun, pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus akhirnya berkunjung ke Indonesia. Kamis...
Baca lebih lajut »