MUI memberikan sejumlah catatan dan masukan kepada DPR terkait poin-poin sertifikasi halal dalam RUU Omnibus Law Ciptaker.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin berkata MUI menyatakan bahwa pemberian sertifikasi dan standar halal harus menjadi kewenangan pihaknya."Kemudian juga mengenai sertifikasi halal dan standar halal itu tetap di MUI," kata Azis kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR dan Buruh Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas RUU Ciptaker |Republika OnlineTim kerja membuka harapan aspirasi buruh di RUU Ciptaker didengar oleh DPR.
Baca lebih lajut »
MUI Sampaikan Masukan ke DPR Terkait Omnibus Law RUU Cipta KerjaMUI berharap pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilakukan transparan, dan MUI akan terus melakukan pemantauan. RUUCiptaKerja
Baca lebih lajut »
Baleg DPR: RUU Cipta Kerja Belum Bisa Rampung Sebelum 17 Agustus 2020Baleg saat ini masih melakukan pembahasan terhadap 2.000 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Curhat soal RUU PKSWakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menceritakan kisahnya ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang menganggap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tak sesuai dengan moralitas publik. DPR ruupks
Baca lebih lajut »
Pimpinan DPR Temui KSPI Bicarakan RUU Cipta Kerja | Republika OnlineAkan dibentuk tim bersama antara Panja Baleg bersama serikat pekerja bahas pasal
Baca lebih lajut »
Kentalnya Perilaku Patriarki di DPR Dinilai Hambat Pengesahan RUU PKSKentalnya budaya patriarki dinilai jadi salah satu faktor penghambat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
Baca lebih lajut »