Koalisi LSM HAM Papua meminta majelis hakim tidak hanya memvonis satu terdakwa kasus pelanggaran HAM di Paniai. Hakim dituntut memerintahkan Kejaksaan Agung menyelidiki pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Polhuk AdadiKompas
Jaksa penuntut umum kasus pelanggaran HAM berat Paniai berdiskusi sebelum sidang dimulai di Pengadilan Negeri Makassar, Rabu .
JAYAPURA, KOMPAS — Majelis hakim yang menyidangkan kasus dugaan pelanggaran HAM berat Paniai di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, segera memutuskan nasib Mayor Inf Isak Sattu selaku terdakwa kasus itu. Koalisi lembaga swadaya masyarakat HAM di Papua menyerukan hakim memutuskan kasus tersebut menggunakan upaya hukum secara progresif sehingga ada pihak lain yang seharusnya turut bertanggung jawab.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua Emanuel Gobay, di Jayapura, Minggu , mengatakan, pihaknya yang tergabung dalam Koalisi LSM HAM di Papua menilai kasus pelanggaran hak asasi manusia Paniai pada 2014 merupakan kejahatan kemanusiaan. Sebab, aksi tersebut merupakan serangan yang meluas atau sistematik dan ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam RKUHP Mau Disahkan: Belum Penuhi HAMRencana DPR RI akan segera mengesahkan RKUHP sebelum 15 Desember 2022 dikecam oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Sebabnya, RKUHP dinilai belum memenuhi HAM.
Baca lebih lajut »
Koalisi Masyarakat Sipil Keberatan Kalau Pasal-pasal Bermasalah di RKUHP Masih AdaPemerintah dan DPR diminta menunda pengesahan RKUHP sampai pasal-pasal yang berpotensi mengancam hak asasi dicabut. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Berekspresi menyatakan keberatannya. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Gagal Atasi Endemi Rokok sehingga Perokok Anak Meningkat, Koalisi Sipil Beri Rapor Merah untuk Jokowi - Ma'rufGagal Atasi Endemi Rokok sehingga Perokok Anak Meningkat, Koalisi Sipil Beri Rapor Merah untuk Jokowi - Ma'ruf TempoNasional
Baca lebih lajut »
Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat SipilKoalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat
Baca lebih lajut »
Gonjang-ganjing Poros Baru di Tengah Sekber Gerindra-PKBIsu poros baru mencuat menyusul tak kunjung ditetapkannya capres koalisi Gerindra-PKB. Sekertariat bersama koalisi tersebut juga tak kunjung diresmikan.
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai lebih baik bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) atau Koalisi Perubahan. Hal...
Baca lebih lajut »