Kapolri Pindahkan Kombes Mukti Juharsa Jadi Direktur Tindak Pidana Narkoba

Indonesia Berita Berita

Kapolri Pindahkan Kombes Mukti Juharsa Jadi Direktur Tindak Pidana Narkoba
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 VIVAcoid
  • ⏱ Reading Time:
  • 23 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 90%

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan sejumlah rotasi dan mutasi terhadap Pejabat Utama Polri. Salah satunya yaitu Direktur Tindak Pidana Narkoba.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menegaskan akan menolak laporan pihak debt collector, terkait dengan kasus selebgram Clara Shinta.Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor DKI Jakarta pun menduga bahwa masih ada video yang lebih panjang daripada yang beredar di sosial media perkait aksi Mario Dandy.

Juru Bicara Mahkamah Agung, Suharto mengatakan MA masih tetap menelusuri dugaan video Hakim Wahyu Iman Santoso pergi berobat dengan wanita misterius yang beredar.Mario Dandy Satriyo telah di-drop out dari kampusnya yaitu Universitas Prasetiya Mulya imbas menganiaya anak pengurus GP Ansor bernama David.Potongan surat pledoi Hendra Kurniawan yang tak dibacakan itu diunggah istrinya Seali Syah melalui akun instagram pribadinya @sealisyah.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

VIVAcoid /  🏆 3. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Usut Rp 56 M Harta Rafael, PPATK Duga Ada Pencucian UangUsut Rp 56 M Harta Rafael, PPATK Duga Ada Pencucian UangPPATK mencium adanya indikasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan suadara Rafael Alun Trisambodo.
Baca lebih lajut »

Syarat Agar RI Lolos Jadi Anggota FATF: Kejar Pencucian Uang Jumbo!Syarat Agar RI Lolos Jadi Anggota FATF: Kejar Pencucian Uang Jumbo!Indonesia diminta untuk mengejar dan menumpas praktik tindak pidana pencucian uang berskala jumbo
Baca lebih lajut »

Pakar Hukum Sebut Pelanggaran Administrasi Tak Bisa DipidanaPakar Hukum Sebut Pelanggaran Administrasi Tak Bisa DipidanaPakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad menyebut kriminalisasi tak boleh dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani kasus. Ia mengatakan, jika dalam suatu perkara tak memenuhi unsur tindak pidana, maka tak boleh dipaksakan dengan pertanggungjawaban pidana.
Baca lebih lajut »

Moeldoko: Masih terjadinya tindak kekerasan di Papua sungguh ironisMoeldoko: Masih terjadinya tindak kekerasan di Papua sungguh ironisKepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai masih terjadinya tindak kekerasan di tengah upaya pemerintah membangun Papua merupakan sebuah fakta yang ...
Baca lebih lajut »

Polda Metro Ultimatum DPO Debt Collector: Menyerah atau Kami Tindak Keras!Polda Metro Ultimatum DPO Debt Collector: Menyerah atau Kami Tindak Keras!Empat debt collector pemaki polisi menjadi DPO polisi. Polda Metro mengultimatum DPO untuk menyerah atau ditindak keras.
Baca lebih lajut »

Tolak Tambang Ilegal Merapi, Warga Srumbung Minta Aparat Tindak Tegas |Republika OnlineTolak Tambang Ilegal Merapi, Warga Srumbung Minta Aparat Tindak Tegas |Republika OnlineWarga menuntut penghentikan semua kegiatan penambangan ilegal.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-26 01:34:55