Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin menyatakan kesiapannya untuk dihubungi aparat terkait pagar laut yang membentang di wilayahnya. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum dalam proyek pagar laut tersebut.
Arsin, Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang , Banten menyatakan kesiapannya untuk dihubungi aparat kepolisian maupun pemerintah pusat terkait pagar laut yang membentang masuk ke wilayahnya. 'Kalau dipanggil ya saya mah siap-siap saja. Paling ditanya saya sebagai Kepala Desa, tahu apa enggak apa yang terjadi. Kalau ditanya tahu, ya tahu, tahu dalam arti ada pemagaran. Tapi siapa di belakangnya, saya tidak tahu,' ujar Kades Kohod, Senin (20/1/2025).
Sebagai kepala desa, ia menegaskan pentingnya untuk tidak berbohong mengenai peristiwa pemagaran laut. Meskipun mengetahui adanya pemagaran, ia membantah keterlibatan, termasuk memberikan arahan terkait pemasangan pagar di atas laut tersebut. 'Tidak, bagaimana saya mau mengarahkan, saya kenal saja tidak,' katanya membantah.Seperti diketahui, Arsin bersama 6 orang lainnya yang diduga terlibat dalam pemageran laut di wilayah utara Kabupaten Tangerang sepanjang 30,16Km telah dilaporkan ke Mabes Polri oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut melakukan pembongkaran bambu arau pagar laut di wilayah Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Baru hari pertama di bongkar, sudah sepanjang 2.2Km bambu yang berhasil dirobohkan.Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum dalam proyek pembangunan pagar laut, yang ditemukan di Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat. “Tadi arahan Pak Presiden (Prabowo Subianto), satu, selidiki sampai tuntas secara hukum, supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara. Nah itu kasusnya seperti itu,” tutur Trenggono di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/1/2025). Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berkoordinasi dengan TNI AL usai pembongkaran pada Sabtu, 18 Januari 2025, yang kemudian menuai polemik di masyarakat. Pasalnya, Trenggono disebut tidak sejalan dengan Prabowo dengan melarang pembongkaran tersebut. “Karena kemarin juga ada pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL, maka tadi kita sudah koordinasi juga dengan KASAL. Tadi sudah rapat dengan KASAL, dengan jajarannya. Tentu setelah kami dipanggil oleh Pak Presiden ini, kita juga akan koordinasi lagi dengan beliau,” jelas dia. “Dan kita sudah putuskan nanti hari Rabu (22 Januari 2025) kita akan berkumpul. Jadi tidak hanya TNI Angkatan Laut, tetapi juga Bakamla juga kita ikutkan, terus Baharkam,” sambungnya. Trenggono mengaku sempat membaca informasi dari media bahwa pembuatan pagar laut dilakukan oleh Persatuan Nelayan Pantura. Namun begitu, tidak ada perwakilan dari kelompok tersebut yang menghadiri undangan klarifikasi KKP. “Jadi tadi saya dapat laporan, tadi siang dapat laporan, katanya besok mau datang. Alhamdulillah kalau mereka datang, kita akan usut. Jadi lebih mudah. Tapi intinya tadi saya laporkan begitu, apabila tidak itu menjadi haknya negara,” ungkapnya. Tidak ketinggalan, munculnya kepemilikan sertifikat SHM dan HGB di kawasan pagar laut pun menimbulkan polemik. Hal itu pun menjadi perhatian Prabowo untuk kemudian dilakukan pengusutan dugaan adanya pelanggaran hukum. “Secara hukum itu kita harus perbaiki. Jadi sesuai arahan dari Pak Presiden gitu. Pokoknya sesuai dengan koridor hukum, dan kemudian saya bisa sampaikan di sini, Rabu kita akan bersama-sama dengan seluruh pihak, dan pada saat itu kita akan bongkar,” kata Trenggono. “Tadi sudah kami laporkan kepada Pak Presiden. Jadi intinya arahan beliau juga sama, agar diusut lah. Diusut secara tuntas siapa (pelaku) dan seterusnya,” tandasnya.
PAGAR LAUT PEMBONGRAKAN PENGUSUTAN PELANGGARAN HUKUM KABUPATEN TANGERANG PRABOWO SUBIANTO SAKTI WAHYU TREGONGO
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden dan Mantan Presiden AS Akur di Pemakaman Jimmy CarterPresiden, mantan presiden, wakil presiden, dan mantan wakil presiden berkumpul menghormati mendiang Jimmy Carter.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Serukan Persatuan Muslim dan Straits Times Sebut 'Presiden Kebijakan Luar Negeri Pertama'Berita ini membahas pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto tentang pentingnya persatuan antarnegara Muslim dan julukan yang diberikan oleh Straits Times kepada Prabowo sebagai 'presiden kebijakan luar negeri pertama' Indonesia.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Bercanda: Jadi Presiden Nggak Boleh FluPada Munas Kadin, Presiden Prabowo Subianto bercanda mengatakan bahwa menjadi Presiden tidak enak karena tidak boleh kena flu. Ia menyamakan pemilihan Ketua Umum Kadin dengan Pilpres, namun menekankan pentingnya kesatuan dan kerja sama bagi negara.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Ditipkan Contoh Penyelesaian Honorer dari SBYSeorang pejabat memperingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk meniru gaya Presiden SBY dalam menyelesaikan masalah honorer.
Baca lebih lajut »
Prabowo Terbitkan Perpres Dewan Pertahanan Nasional, Berikut TugasnyaPresiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Perintahkan Penyegelan dan Penyelidikan Pagar Laut di BantenPresiden Prabowo Subianto telah menyetujui penyegelan pagar laut ilegal yang dibangun di Kabupaten Tangerang, Banten. Selain penyegelan, Prabowo juga memerintahkan pencabutan pagar laut dan penyelidikan dalang di balik pembangunannya.
Baca lebih lajut »