Pemerintah sedang mengevaluasi insentif pembelian kendaraan listrik khususnya motor listrik
Secara terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan tidak hanya untuk penghapusan syarat penerima insentif motor listrik yang dihapuskan, berbasis NIK atau KTP. Untuk insentif kendaraan roda empat juga dievaluasi.
"Untuk mobil listrik roda empat di mana pesertanya baru Wuling dan Ionic 5, nah kalau evaluasinya nanti kami pemerintah akan melihat bagaimana mempermudah termasuk restitusi," kata Agus Gumiwang. Selain itu Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi untuk pemberian insentif kepada calon investor yang membawa investasi mobil listrik ke Indonesia. Dengan pemberian insentif fiskal yang kompetitif dibandingkan negara tetangga."Misalnya pajak PPN CBU bisa kita 0 kan. ini sedang kita rumuskan. tentu bersama Kemenkeu, tapi tadi pak Presiden sudah menyetujui jadi semua kebijakan fiskal kita harus kompetitif dibandingkan negara lain," katanya.
Selain itu, Pemerintah juga mau melakukan relaksasi aturan TKDN yang tertuang dalam Prepres 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Dimana dalam aturan itu wajib TKDN pada tahun 2024."Nah itu kita relaksasi jadi 40% ada pada 2026," kata Agus Gumiwang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kadisdukcapil Sebut Blangko e-KTP Jadi Terbatas Karena Banyak Warga Luar Medan Cetak KTP di MedanKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Baginda P. Siregar, mengatakan bahwa saat ini persediaan blangko e-KTP dalam keadaan terbatas. Baginda menuding, terbatasnya blangko KTP disebabkan banyaknya warga luar Kota Medan yang justru mencetak KTP di Kota Medan melalui pihak-pihak kecamatan yang a
Baca lebih lajut »
Dukung perekaman KTP di Pegaf, Papua Barat supervisi pemasangan VSATTim Percepatan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Provinsi Papua Barat melakukan supervisi pemasangan stasiun Very Small Aperture Terminal ...
Baca lebih lajut »
Dirut Pertamina Tak Segan Tindak Tegas Pangkalan LPG NakalRegistrasi menggunakan KTP untuk membantu pengawasan alokasi untuk memastikan penjualan LPG tidak melebihi kuota.
Baca lebih lajut »
Apa Alasan Aturan SIM Tidak Bisa Berlaku Seumur Hidup seperti KTP?Korlantas Polri menjelaskan alasan mengapa SIM tidak dapat diberikan seumur hidup, berbeda dengan KTP.
Baca lebih lajut »